Anggaran Dipotong, Proyek Listrik 35 Ribu MW Terancam Molor?

Liputan6.com, Jakarta - Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), anggaran seluruh Kementerian/Lembaga dipotong Rp 65 triliun di APBN Perubahan 2016. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ikut menjadi 'korban' penghematan anggaran ini sehingga mengancam keberlangsungan pembangunan proyek listrik 35 ribu Megawatt (MW) yang 25 persen bahan bakar pembangkitnya menggunakan energi baru terbarukan.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana mengaku belum ada arahan dari Menteri ESDM terdahulu Arcandra Tahar terkait jumlah anggaran yang dipangkas untuk Kementerian ini. Namun dirinya menegaskan pemerintah masih berupaya mengejar target pemanfaatan EBTKE secara nasional hingga 23 persen di 2025.

"Dari 23 persen penggunaan EBTKE, saat ini baru 10-11 persen karena tantangan memang besar untuk mencapai target ambisius ini. Tapi target pencapaian masih berjalan dan tidak terganggu dengan penghematan anggaran," kata Rida dalam Diskusi Energi Kita di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (21/8/2016).

Menurut dia, pemerintah tidak mengubah target pemanfaatan energi terbarukan. Apalagi pemerintah menganggarkan subsidi EBT sebesar Rp 1,3 triliun di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 dari sebelumnya tanpa alokasi subsidi di APBN-P 2016.

"Tidak ada perubahan kebijakan. Anggaran di APBN memang jadi modal kami supaya investor tetap masuk ke Indonesia lewat komitmen penyediaan energi yang menjadi sebuah keniscayaan. Kita genjot EBT dan kalau diperlukan subsidi tidak besar kok, pokoknya tidak ada langkah mundur," tegas Rida.

Pengadaan listrik untuk mencapai kedaulatan energi tergantung pada keberhasilan pembangunan proyek pembangkit listrik 35 ribu MW sampai dengan 2019. Pemerintah mengaku masih berusaha mengejar pembangunan megaproyek tersebut meskipun ada penghematan anggaran Kementerian ESDM. Di RAPBN 2017, pemerintah Jokowi direncanakan membangun 128 unit pembangkit listrik dari aneka EBT. Sementara rasio elektrifikasi ditargetkan 92,75 persen.   

"Paling tidak kita sudah melakukan yang terbaik, the best we can do. Namanya program pasti dievaluasi, dan ada langkah lanjutan untuk apa yang sudah dievaluasi. Tapi yang jelas jangan sampai kita malah mundur," harap Rida.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia (APBI) Abadi Purnomo menilai, permasalahan listrik termasuk yang bersumber dari energi terbarukan merupakan pekerjaan rumah Menteri ESDM baru.

"Tapi memang kita lihat suasana saat ini sudah sangat kondusif untuk berinvestasi di sektor energi, terutama panas bumi. Mulai banyak investor yang tertarik masuk, seperti dari Italia, Jepang, Filipina, nah sekarang tinggal bagaimana kita menjaganya," imbau Abadi.(Fik/Ndw)