Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Jokowi Dorong Kementerian Bikin Terobosan Benahi Kemudahan Bisnis

Presiden Jokowi menuturkan akan melakukan pembenahan kepada kementerian yang menghambat target pemerintah.

oleh Septian Deny diperbarui 26 Agu 2016, 19:25 WIB

Diterbitkan 26 Agu 2016, 19:25 WIB

Presiden Joko Widodo

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan peringkat Indonesia dalam kemudahan berusaha (ease of doing business/EODB) berada di posisi 40 pada 2017. Untuk mencapai hal itu, dirinya akan melakukan pembenahan besar-besaran pada kementerian/lembaga (K/L) yang menghambat tercapainya target tersebut.

Jokowi mengungkapkan, saat ini peringkat Indonesia ‎dalam kemudahan bisnis jauh di bawah Singapura, Malaysia bahkan Thailand. Singapura berada di peringkat 1, Malaysia di peringkat 18 dan Thailand di peringkat 49. Sedangkan Indonesia berada di peringkat 109.

"Saya minta Pak Darmin‎ (Menko Perekonomian), tahun depan saya minta peringkat 40. Menteri-menteri bilang sulit Pak untuk meloncat. Ya itu kan tugasnya menteri, saya mintanya 40, prosesnya seperti apa silahkan. Kalau mungkin bisa pak? Tidak, saya tidak mau ditawar," ujar dia dalam acara Silaturahmi dan Dialog Nasional Ikatan Senior HIPMI (ISHI)‎ di Jakarta, Jumat (26/8/2016)‎.

Jokowi menyatakan, bila pemerintah tidak mulai melakukan pembenahan dari sekarang, maka peringkat Indonesia ‎akan semakin jauh tertinggal dibanding Malaysia dan Thailand. Oleh sebab itu, dirinya berkomitmen untuk melakukan pembenahan besar-besar dalam sistem birokrasi di dalam K/L mendorong peringkat Indonesia.

"Malaysia dan Thailand sudah jauh, apa kita ingin semakin jauh? Saya tanya kementerian lembaga mana yang menyulitkan. Langsung obrak-abrik, perbaiki lagi, perbaiki lagi. Jangan ganti-ganti (menterinya), kemarin baru saja diganti. Kalau saya sampaikan sudah bukan hanya perbaikan kecil, harus diobrak-abrik‎," kata dia.

Bahkan menurut Jokowi, jika ada pejabat atau pegawai staf K/L yang tidak siap mendukung hal ini, maka harus diganti. Sebab pejabat dan pegawai yang seperti ini hanya akan menghambat apa yang ingin dicapai pemerintah.

‎"Kalau bawahan tidak bisa, ganti. Dirjen tidak bisa, ganti. Kalau tidak berani lakukan terobosan, kita hanya gini-gini saja, dan tahu-tahu kita ditinggal oleh Malaysia, Vietnam. Kerja kita ini pagi, siang, malam hanya untuk itu," ujar dia. (Dny/Ahm)