Bisa Bangun Pembangkit 20 Ribu MW, RI Cetak Sejarah Baru

Liputan6.com, Jakarta - Setelah dilantik menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Wakil Menteri ESDM, Ignasius Jonan danArcandra Tahar langsung harus tancap gas menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah di sektor energi dan pertambangan. Salah satu pekerjaan rumah yang cukup berat adalah menyelesaikan program kelistrikan 35 ribu Mega Watt (MW).

di awal pemerintahan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan program kelistrikan 35 ribu MW. Dalam program ini, pemerintah akan membangun pembangkit dengan kapasitas hingga 35 ribu MW untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia. Selain itu, program yang ditargetkan selesai pada 2019 ini juga untuk mewujudkan pemerataan sambungan listrik di Indonesia. 

Menurut Jonan, menyelesaikan program 35 ribu MW bukan perkara mudah. Alasannya, banyak tantangan yang harus dihadapi seperti masalah pendanaan, investor hingga lahan. Oleh karena itu, jika program tersebut hanya bisa terwujud sebagian sudah termasuk bagus. 

Minimal, jika program 35 ribu MW tersebut hanya bisa terwujud 20 ribu MW sampai target waktu yang telah ditetapkan yaitu 2019, maka tetap  harus diapresiasi. 

"Permasalahan kalau jadinya hanya 20 ribu MW dalam 5 tahun, ini sudah banyak. Coba lihat 40 tahun ke belakang, per lima tahun ada 20 ribu MW tidak? Tidak ada. Mungkin hanya 5 ribu MW. Ini sudah mengebut sekali," kata Jonan, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (26/10/2016).

Jonan mengungkapkan, saat ini baru ada satu persen pembangkit dari program 35 ribu MW yang telah beroperasi. Sedangkan 24 persen sudah masuk tahap konstruksi dan 24 persen masuk dalam tahap jual beli listrik (Power Purchase Agreement‎/PPA).

Sedangkan pembangunan jaringan transmisi kelistrikan yang sudah beroperasi mencapai 8 persen dan dalam tahap konstruksi 40 persen.

"Itu (perkembangan pembangunan pembangkit 35 ribu MW) baru separuh atau sekitar 18 ribu MW dari 35 ribu MW‎," tutur dia.

Menurut Jonan, perkembangan program 35 ribu MW tersebut akan meningkatkan penyebaran kelistrikan (rasio elektrifikasi) di Indonesia. Dalam dua tahun, rasio elektrifikasi mengalami kenaikan dari 85 persen menjadi 88 persen.

"Harapannya 95 sampai 97 persen. Hanya pemerataan harus jalan. Ini yang jadi satu tantangan sendiri untuk pemerintah dan PLN," tutup Jonan. (Pew/Gdn)