Hitungan Sri Mulyani Soal keuangan Negara pada Kuartal IV 2016

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5-5,1 persen di kuartal IV-2016. Di tiga bulan terakhir, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 akan mengalami defisit Rp 114,5 triliun karena belanja negara lebih besar dari penerimaan.

"Ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 5, bahkan bisa 5,1 persen di kuartal IV karena fiskal akan cukup ekspansif. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi 5-5,1 persen," ujar Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Kamis (10/11/2016).

Lebih jauh Sri Mulyani menghitung, pengeluaran atau belanja negara di periode Oktober-Desember ini sebesar Rp 600,6 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Sementara pendapatan dalam negeri akan mencapai Rp 486,1 triliun di kuartal IV.

"Jadi ada netto operasi fiskal (defisit) sebesar Rp 114,5 triliun. Belanja modal dan belanja barang akan menunjang pertumbuhan ekonomi karena kualitas pengadaan lebih baik," tuturnya.

Dia menegaskan, pemerintah mengelola kas negara dengan memperhitungkan belanja negara dan penerimaan sampai akhir tahun. Sri Mulyani mengatakan, penerimaan dari pajak, terutama dari kuartal III dalam posisi baik karena penerimaan dari tax amnesty, sementara belanja mengalami pelemahan karena ada self blocking atau pemotongan. 

"Jadi kita punya cash di September lalu, dan cukup mendanai aktivitas Oktober-Desember. Apalagi penerimaan dari cukai akan meningkat karena pemesanan pita cukai dilaksanakan dua bulan ke depan," papar Sri Mulyani.

Dia menambahkan, total penyerapan belanja negara pusat dan daerah sampai dengan akhir tahun diperkirakan 98 persen dari target. Proyeksi ini lebih tinggi dari biasanya yang selalu di bawah 95 persen.

Dengan demikian, Sri Mulyani mengatakan, defisit fiskal akan mencapai 2,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini akan ditutup dari pembiayaan lewat penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

"Penerbitan SBN sudah mencapai 98,7 persen. Sedangkan sisanya dipenuhi dari penerbitan surat utang di pasar domestik," tandas Sri Mulyani. (Fik/Gdn)