Sri Mulyani: RI Harus Bangun Banyak Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia merupakan salah satu pemain ekonomi di ASEAN dan dunia yang konsisten mencatatkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen sehingga investor optimisme terhadap prospek negara ini. Indonesia memiliki peranan penting untuk membangun kesejahteraan di kawasan ASEAN.

Dalam satu dekade, katanya, ekonomi Indonesia mampu bertumbuh sekitar 5,7 persen. Sambung Sri Mulyani, pencapaian ini bukan karena kebijakan moneter dan fiskal melainkan reformasi struktural.

Beruntung, pertumbuhan ini tidak diikuti pemburukan ekonomi, karena defisit terjaga di bawah 3 persen, rasio utang terhadap PDB terkendali, yakni sebesar 27 persen dibanding negara di dunia, dan struktur utang relatif rendah 30 persen.

"Investor punya keyakinan terhadap prospek ekonomi Indonesia ke depan. Makanya arus investasi asing meningkat 14,9 persen," jelas Sri Mulyani saat menghadiri acara ASEAN G2B Infrastructure Investment Forum di Hotel Shangri La, Jakarta, Selasa (8/11/2016).

Lebih jauh Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, Indonesia dituntut mempertahankan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan, mengurangi kesenjangan, mengentaskan kemiskinan dan menekan angka pengangguran.

"Kalau kita mau mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kita harus investasi lebih banyak dengan infrastruktur," ujar Sri Mulyani.

Oleh karenanya, diterangkan Sri Mulyani, pemerintah melakukan reformasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah, lanjut dia, mengalokasikan anggaran Rp 317 triliun di APBN-P 2016 untuk pembangunan infrastruktur. Jumlah ini melonjak 78 persen dibanding alokasi dana infrastruktur di 2014.

"Kami perlu hampir Rp 5.000 triliun untuk bangun infrastruktur. Tapi untuk mengisi kesenjangan di ASEAN kebutuhan dana US$ 1 triliun. Di Indonesia, bukan masalah kesenjangan, tapi bagaimana bisa melaksanakan proyek infrastruktur ini," tutur Sri Mulyani.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan agar investasi pembangunan infrastruktur tidak hanya mengandalkan APBN, tapi juga berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan investasi pihak swasta.

"Banyak swasta yang bertanya ke saya, apakah BUMN akan bersaing dengan swasta? Saya sampaikan BUMN tidak hanya terlibat langsung, tapi pemerintah memberikan jaminan kredit untuk obligasi, selain suntikan modal. Jaminan ini contohnya diberikan ke PLN untuk program pembangunan listrik 35 ribu Mw," jelasnya.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah Indonesia telah menawarkan beberapa skema pendanaan proyek infrastruktur, seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Privat Partnership (PPP), skema Viability Gap Fund (VGF), skema jaminan kredit. Dijelaskannya, proyek dengan skema PPP bukan hanya bertujuan menarik dana, tapi juga untuk transfer keahlian dan teknologi.

"Hal ini (skema) baik tapi tidak cukup baik, sehingga selalu ada ruang perbaikan. Indonesi sebagai negara besar dengan pulau sangat menarik harus turut serta membangun integrasi di kawasan ASEAN. Kita ada di jalur persimpangan, sehingga manfaat infrastruktur bukan saja harus dirasakan untuk Indonesia tapi juga membawa kesejahteraan di kawasan ASEAN," kata Sri Mulyani. (Fik/Gdn)