Masuk Proyek Prioritas, Tol Tasikmalaya-Yogya-Solo Dilelang 2017

Proyek jalan Tol Tasikmalaya-Yogyakarta-Solo bisa menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 24 Nov 2016, 14:21 WIB
Diterbitkan 24 Nov 2016, 14:21 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan proses lelang proyek jalan Tol Tasikmalaya-Yogyakarta-Solo dibuka tahun depan. ‎Jalan bebas hambatan ini akan menjadi proyek prioritas pemerintah untuk mendukung pengembangan pariwisata Gunungkidul, Yogyakarta, dan wisata Candi Borobudur.

Kepala BPJT, Herry TZ, mengungkapkan proyek jalan Tol Tasikmalaya-Yogyakarta-Solo masih dalam tahap studi kelayakan (feasibility study/FS), tepatnya persiapan dokumen.

"Lagi persiapan dokumen, waktunya sih April tahun depan sudah pemasukan dokumen untuk dievaluasi," ujarnya usai menghadiri acara Indonesia PPP Day di Hotel Westin, Jakarta, Kamis (24/11/2016).

Menurut Herry, jika sudah memenuhi kelayakan, maka tahap selanjutnya adalah proses lelang. Sebelumnya pemerintah akan menunjuk pemrakarsa proyek, lalu kemudian dilelang.

"Tahun depan harusnya sudah bisa lelang. Sedangkan target pembangunannya di akhir 2017. Kalau bisa dicepatin, ya kita cepatin," ujarnya.

Ia menuturkan proyek jalan bebas hambatan ini akan diusulkan masuk ke proyek strategis pemerintah di 2017. Namun, Herry belum mengetahui berapa kebutuhan investasi maupun target penyelesaian jalan Tol Tasikmalaya-Yogyakarta-Solo.

"Semua masuk (prioritas). Kalau tidak, tanahnya repot. Tapi kita belum tahu ‎bisa kapan selesai, kan proposal belum masuk. Tol di Tasikmalaya harus didahulukan, karena macet. Sedangkan investasinya belum tahu juga, panjang itu kilometernya," kata Herry.

Dia menjelaskan, proyek jalan tol ini bisa menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). "Pas lelang nanti kita usulkan butuh Viability Gap Fun (VGF) atau dukungan kelayakan dan minta ke Kementerian Keuangan. Karena IRR tidak masuk kalau didanai badan usaha semua, makanya pemerintah beri VGF, sehingga proyek jadi layak," tandas Herry. (Fik/Gdn)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya