Bangun Tol Puncak, Kementerian PU Rencana Kembangkan Kawasan Baru

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah mengkaji lebih lanjut pembangunan proyek Tol Puncak. Seraya membuka potensi terbangunnya kawasan baru di sekitar jalan tol.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra mengatakan, pembangunan proyek Jalan Tol Puncak saat ini masih dalam tahap pendalaman feasibility study (FS) atau uji kelayakan.

"Tapi PR-nya sekarang adalah memperdalam, memastikan supaya hasil kajian kita ini akurat enough untuk memastikan berapa sih kebutuhan konstruksinya," ujar Rachman Arief di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (11/4/2025).

Selanjutnya, pemerintah juga tengah mencari support dari pihak swasta untuk pembiayaan proyek tol. Lantaran adanya keterbatasan anggaran pemerintah untuk mendanai proyek yang nilainya tidak kecil tersebut.

"Karena sekarang kan dipastikan bahwa pembangunan infrastruktur itu seminimal mungkin tidak menggunakan dana APBN," ungkap dia.

Dalam pengkajian itu, pemerintah turut melihat berbagai potensi yang ada. Salah satunya dari sisi pengembangan kawasan alias land development. Hasil keuntungannya nanti akan dipakai untuk membiayai proyek Tol Puncak.

"Kalau misalnya ada satu kawasan yang akan kita bangun jalan tol, apakah bisa pemerintah menguasai kawasan tersebut, dan pemerintah sebagai developer-nya untuk mengembangkan kawasan tersebut," bebernya.

Menurut bayangannya, pembangunan kawasan baru itu mirip seperti yang dilakukan pengembang besar untuk area permukiman yang terintegrasi dengan jalan tol.

"Seperti summarecon mengembangkan kawasan, kemudian PIK dikembangkan. Itu kan sebetulnya tidak mendapatkan support dari pemerintah," kata Rachman Arief.

Namun untuk kelanjutannya, Kementerian PU masih harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Di sisi lain, sejauh ini belum ada investor yang menaruh ketertarikan pada pembangunan Jalan Tol Puncak.

"Kita coba komunikasi itu dengan Badan Bank Tanah. (Sudah ada investor yang tertarik?) Belum ada," pungkas Rachman Arief.

Sebelumnya, Kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sementara proyek jalan tol baru yang belum memulai konstruksi menimbulkan berbagai implikasi bagi pengembangan infrastruktur jalan tol di Indonesia. Langkah ini diambil untuk memastikan pembangunan jalan tol berjalan secara strategis dan sesuai dengan kebutuhan nasional, khususnya dalam mendukung rencana besar konektivitas hingga tahun 2040.

Proyek-proyek yang terdampak kebijakan ini, seperti jalan tol Puncak dan Kulonprogo-Cilacap, kini harus menunggu hasil kajian kelayakan serta minat dari investor sebelum bisa dilanjutkan.

Menurut Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Sony Sulaksono Wibowo, keputusan ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya dan memastikan bahwa proyek yang dikerjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Arahan Presiden (Prabowo) untuk menunda proyek baru adalah langkah strategis. Dengan demikian, kita dapat fokus pada proyek-proyek yang sudah berjalan dan memastikan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya,” ujar Sony, Jumat (20/12/2024).

Meski beberapa proyek baru ditunda, proyek yang sudah dalam tahap konstruksi tetap berjalan sesuai jadwal. Salah satu contohnya adalah jalan tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci), yang direncanakan menjadi jalur strategis untuk mendukung konektivitas di wilayah selatan Jawa.

Selain itu, proyek Solo-Jogja hingga Kulonprogo juga terus dilanjutkan karena sudah memasuki tahap pembangunan fisik.

Namun, usulan baru seperti tol Kulonprogo-Cilacap dan beberapa proyek di Sumatra akan tertahan hingga kajian kelayakan selesai dan investor menunjukkan minat yang kuat.

“Jika ada investor yang siap dan kajian sudah selesai, proyek dapat dilanjutkan. Tetapi untuk saat ini, kami menahan semua usulan baru untuk memastikan fokus pada proyek yang benar-benar prioritas,” tambah Sony.

Langkah penghentian proyek ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk mengembangkan jaringan jalan tol hingga tahun 2040.

Dalam rencana tersebut, pemerintah menargetkan total 3.000 kilometer jalan tol operasional untuk mendukung konektivitas nasional.

Menurut Sony, evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan infrastruktur jalan tol menjadi prioritas utama. “Penundaan ini memberikan waktu untuk memetakan kebutuhan jaringan secara tepat, sehingga proyek-proyek yang dilakukan benar-benar mendukung rencana besar ini,” jelasnya.

Dampak bagi Proyek yang Ditunda

Beberapa proyek yang masih dalam tahap perencanaan, seperti tol Puncak, akan terdampak langsung oleh kebijakan ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat di wilayah tersebut, yang berharap proyek dapat segera berjalan untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan konektivitas wilayah.

Namun, pemerintah menegaskan bahwa penundaan proyek baru bertujuan untuk mengutamakan efisiensi dan memastikan bahwa setiap proyek yang dikerjakan sesuai dengan kebutuhan strategis.

“Kami memahami bahwa menunda proyek seperti ini tidak mudah, terutama bagi masyarakat yang menganggapnya mendesak. Namun, pemerintah berkomitmen untuk memprioritaskan proyek-proyek yang memberikan manfaat maksimal,” ujar Sony.