Menteri Susi: Kelola Uang Negara Rp 10 T Mesti Tepat Sasaran

Menteri KP Susi Pudjiastuti meminta jajaran pejabat eselon Kementerian Kelautan agar kelola yang negara untuk bantu masyarakat.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 08 Des 2016, 10:41 WIB
Diterbitkan 08 Des 2016, 10:41 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti ‎menginstruksikan kepada seluruh jajaran pejabat Eselon Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar mengelola dan menggunakan anggaran negara dengan benar, harus tepat sasaran sehingga dapat membantu masyarakat keluar dari kesulitan. Sebab ekonomi dunia diramalkan masih melemah pada 2017.

"Ramalan ekonomi dunia tidak membaik di 2017. Ekonom Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat (AS), beberapa kali bilang tahun depan akan lebih sulit untuk Indonesia. Kita bantu kesulitan masyarakat dengan stimulus program yang kita punya," ucap Susi saat Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2017 di kantornya, Jakarta, Kamis (8/12/2016).

Dia menegaskan, KKP tidak dapat menyerahkan sepenuhnya program kepada Kepala Dinas di daerah, antara lain bantuan mesin es, kapal, subsidi ke nelayan, dan program lainnya yang sudah dirancang KKP untuk masyarakat.

"Kita harus pastikan orang yang belum dapat kapal, untuk dapat kapal. Bukan orang yang sudah punya kapal, bisa dapat kapal lagi. Tapi diberikan ke masyarakat yang membutuhkan dan ingin kerja tapi tidak punya fasilitas. Uang negara yang kita kelola harus betul-betul sampai ke masyarakat, stakeholder terbesar negara kita," tegas Susi.

Dia mengatakan, KKP harus evaluasi setiap program sehingga tidak hanya mengandalkan Kepala Dinas untuk menyalurkan setiap bantuan.

"Ini hal yang harus dicamkan. Kita punya anggaran Rp 10 triliun yang harus dikelola, jangan sampai salah sasaran, salah alamat, salah orang. Bikin terobosan supaya bantuan yang kita berikan sampai ke orang yang berhak," tutur dia.

Dengan demikian, Menteri Susi Pudjiastuti berharap, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan orang kaya dan miskin atau gini ratio yang sekarang menyentuh 0,41. Dia mengatakan, gini ratio Indonesia berada di urutan ketiga setelah Rusia dan Thailand.

"Ini menunjukkan gap antara orang kaya dan miskin makin jauh. APBN masuk ke segelintir orang tertentu saja. Yang menang pengadaan penyaluran bantuan di KKP adalah orang yang sama terus, bagaimana kita‎ mau membuat pemerataan. Jangan sampai korupsi dan manipulasi karena itu hanya bikin gini ratio makin buruk karena kita tidak mau usaha," ujar Susi.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya