Bank Dunia Beri Utang Rp 5,9 Triliun untuk Program Rumah Murah

Liputan6.com, Jakarta Bank Dunia menyetujui pendanaan sebesar US$ 450 juta atau sekitar Rp 5,99 triliun guna mendukung upaya pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dalam membangun rumah murah. Target sasarannya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Rodrigo Chaves mengungkapkan, sebagian pendanaan ini akan mendukung skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) milik pemerintah. Sasarannya pemilik rumah pertama yang berpendapatan rendah.

Skema tersebut, lanjutnya, memberi bantuan uang muka atau down payment (DP) sesuai dengan jumlah tabungan peneriman bantuan. Juga diberikan cicilan sesuai standar pasar yang diberikan oleh institusi peminjam yang berpartisipasi dalam program ini.  Selain itu, pendanaan juga akan mendukung peningkatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dengan sasaran 40 persen keluarga berpenghasilan terbawah di Indonesia.

“Indonesia sedang mengambil langkah besar memberikan masyarakat akses rumah yang terjangka. Hal ini penting untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Perumahan yang lebih baik telah terbukti membawa dampak positif terhadap capaian kesehatan masyarakat, pendidikan dan tenaga kerja,” kata Chaves dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (20/3/2017).

Dari catatan Bank Dunia, permintaan rumah dengan harga terjangkau di Indonesia sangat besar. Kebutuhannya mencapai 1 juta unit setiap tahun. Sekitar 20 persen dari 64,1 juta unit rumah berada dalam kondisi buruk. Sekitar 22 persen penduduk perkotaan Indonesia, atau sekitar 29 juta orang, tinggal di kawasan kumuh.

Sementara itu, Program Leader Bank Dunia, Taimur Said menambahkan, pembiayaan tersebut akan mendukung pemerintah untuk memajukan kebijakan dan reformasi institusi yang bertujuan memperkuat fondasi pasar perumahan. Program ini akan dijalankan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan memberi fokus mengatasi kurangnya persediaan rumah serta kualitas rumah yang rendah di wilayah perkotaan yang tumbuh pesat.

"Dengan semakin banyaknya orang yang tinggal dan bekerja di perkotaan, dukungan bagi proses urbanisasi yang inklusif dan terencana serta menambah pasokan perumahan yang cukup dengan layanan umum yang baik serta lingkungan yang saling terhubung menjadi semakin penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat,” terang Said.

Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), memberi pendanaan untuk persiapan pinjaman ini melalui Indonesia Infrastructure Support Trust Fund (INIS).

Dukungan Bank Dunia untuk mendukung pendanaan perumahan di Indonesia menjadi komponen penting dalam Kerangka Kerja Kemitraan Negara Kelompok Bank Dunia di Indonesia, yang memberi fokus pada prioritas pembangunan negara yang bisa membawa dampak perubahan besar. Pemerintah Indonesia telah membuat program mengurangi backlog rumah menjadi prioritas dalam rencana jangka menengah.