Jonan: Tahun 2019, Kalbar Bakal Dialiri Listrik Hingga 1.100 MW

Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Sabtu (18/3), mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan delapan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Mobile Power Plant (MPP) di seluruh Indonesia dan sembilan infrastruktur ketenagalistrikan di Kalimantan Barat.

Peresmian yang dipusatkan di PLTG MPP Parit Baru - Pontianak yang berlokasi di Desa Jungkat, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat ini sebagai wujud komitmen pemerintah dalam penyediaan listrik yang lebih merata dan berkeadilan. Saat menyampaikan laporan, Menteri Jonan menjelaskan perkembangan program, transmisi dan distribusi ketenagalistrikan di Provinsi Kalimantan Barat hingga 5 tahun ke depan.

"Kapasitas terpasang saat ini sebesar 550 MW, dan di tahun 2019 ditargetkan mencapai 1.100 MW. Pada tahun 2021 ditargetkan bisa mencapai 1.300 MW, karena Power Purchase Agreement (PPA) sudah mulai difinalisasi, jadi naik dari 550 MW menjadi dua kali lipat, dan juga ditargetkan 1.300 MW di tahun 2021," ungkap Menteri Jonan.

Selanjutnya, Menteri ESDM melaporkan status kelistrikan di Provinsi Kalimantan Barat terkait Gardu Induk, Trafo Distribusi, Jaringan tegangan menengah dan jaringan tegangan rendah. Total Gardu Induk saat ini sebesar 1.100 MVA (Mega Volt Ampere). Ditargetkan pada 2019 mencapai 1.400 MVA, karena mengimbangi kapasitas pembangkit, dan pada tahun 2021 menjadi 1.550 MVA.

"Selanjutnya, untuk Trafo distribusi, dari 721 MVA menjadi 769 MVA di tahun 2019 dan 802 MVA minimal pada tahun 2021. Ini yang penting, yaitu untuk jaringan tegangan menengah sekarang hanya 10.639 kilometer sirkuit (kms) menjadi 11.326 kms di tahun 2019 dan sebesar 11.729 kms pada tahun 2021. Untuk jaringan tegangan rendah, dari 12.337 kms menjadi 12.961 dan 13.854 kms di tahun 2021", jelas Menteri Jonan.

Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Mobile Power Plant (MPP) yang diresmikan berkapasitas total 500 MW, tersebar di 8 lokasi yaitu di Jeranjang - Lombok (2 x 25MW) beroperasi sejak 27 Juli 2016, Air Anyir - Bangka (2 x 25 MW) beroperasi sejak 13 September 2016, Tarahan - Lampung (4 x 25 MW) beroperasi sejak 29 September 2016, Nias (1 x 25 MW) beroperasi sejak 31 Oktober 2016, Pontianak (4 x 25 MW) beroperasi sejak 8 November 2016, Balai Pungut - Riau (75 MW) beroperasi sejak 13 November 2016, Suge - Belitung (1x 25 MW) beroperasi sejak 22 November 2016, dan Paya Pasir Medan (75 MW) beroperasi sejak 9 Desember 2016.

Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) MPP adalah pembangkit listrik dual fuel (menggunakan bahan bakar solar dan bahan bakar gas) yang mobile (dapat dipindahkan ke lokasi lain dengan menggunakan trailer).

"MPP ini berbahan bakar dasar gas, sekarang masih menggunakan Marine Fuel Oil/MFO (minyak diesel), dan dalam waktu dekat bisa dikonversi menjadi bahan bakar gas, ini yang menjadi tanggung jawab pemerintah terutama Kementerian ESDM untuk mengalokasikan gas ini sebaik mungkin untuk kebutuhan kelistrikan", papar Menteri Jonan.

Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pembangunan PLTG MPP ini berjalan sesuai dengan target waktu yang diberikan untuk Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero).

"Alhamdulillah semua sudah selesai berkapasitas 500 MW, kenapa semuanya dikerjakan sama, karena keluhannya sama di semua provinsi, kota, kabupaten yaitu kekurangan listrik, byarpet. Kenapa dipilih MPP?, karena membangunnya lebih cepat, kalau batubara bisa sampai 4-5 tahun, kalau ini bisa dikerjakan cepat," ungkap Presiden Joko Widodo.

Selain itu, Presiden juga mengungkapkan kelebihan dari MPP ini karena bisa dipindah ke pulau atau kota yang sangat membutuhkan listrik.

"Misalnya di sini listriknya sudah melimpah, ini bisa dipindahkan ke pulau yang lain yang masih memerlukan, karena ini sifatnya mobile. MPP ini pakai gas, tapi sekarang masih pakai MFO. Oleh sebab itu saya perintahkan kepada Menteri ESDM agar gas untuk pembangkit listrik seperti ini diberikan prioritas, jadi harganya bisa lebih efisien," tegas Presiden Joko Widodo.

Powered By:

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)