Tarik Ulur Rencana Kenaikan PPN 12% di Januari 2025, Plus Minusnya?

Sri Mulyani: Korupsi Proyek Infrastruktur Adalah Khianati Bangsa

Kebutuhan pendanaan infrastruktur mencapai Rp 4.700 triliun, dan sebagian berasal dari APBN dan APBD.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 22 Mar 2017, 12:24 WIB

Diterbitkan 22 Mar 2017, 12:24 WIB

20170117- Sri Mulyani dan Rodrigo Chaves-Jakarta- Angga Yuniar

Menkeu Sri Mulyani memberikan paparan kebijakan Indonesia saat Indonesia Economic Quarterly di Jakarta, Selasa (17/1). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan, total kebutuhan investasi utnuk membangun infrastruktur di Indonesia selama lima tahun ke depan mencapai lebih dari Rp 4.700 triliun. Faktanya, pembangunan infrastruktur sulit tepat waktu dan tepat biaya karena terjadi praktik korupsi.

Sri Mulyani menyebut, lebih dari Rp 4.700 triliun kebutuhan pendanaan infrastruktur hanya dapat dipenuhi 41,3 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Nilainya sebesar Rp 1.978,6 triliun.

"Dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kontribusinya 22,2 persen senilai Rp 1.066,2 triliun dan sektor swasta lebih dari Rp 1.700 triliun atau 36,5 persen sepanjang 2015-2019," ucap Sri Mulyani saat acara Sewindu Bakti PT SMI Untuk Negeri di Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Dengan kebutuhan yang besar ini, Sri Mulyani berharap, lembaga pembiayaan di bawah Kementerian Keuangan, salah satunya PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dapat terus melakukan inovasi mengembangkan struktur pembiayaan dan memperbaiki perencanaan pembiayaan.

"Jadi dari persiapan, pembangunan fisik, sampai tata kelolanya harus diimplementasikan secara baik. Karena pembangunan infrastruktur sulit tepat waktu dan tepat biaya, sehingga cost over run (pembengkakan biaya)," tegas Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Dia menilai, pemerintah memaklumi penggunaan biaya yang melebihi anggaran proyek atau cost over run apabila terjadi secara alamiah yang dipicu dari lingkungan dan faktor lainnya. Ini termasuk faktor yang tidak bisa dikontrol sehingga menimbulkan biaya lebih tinggi.

"Jangan sampai cost over run dari mark up dan korupsi. Ini seperti pengkhianatan dalam membangun negeri. Kalau ingin berbakti pada Indonesia, tujuan yang baik harus dilalui dengan proses yang baik, sehingga tidak mengkhianati tujuan tersebut," Sri Mulyani mengatakan.

Menkeu berharap, BUMN dan institusi lain dapat ikut memonitor proyek pembangunan infrastruktur supaya penggunaan anggaran dapat dikendalikan. "Untuk SMI teruslah berinovasi dalam pembiayaan. Karena kalau hanya mengandalkan APBN dan APBD tidak akan mungkin bangun infrastruktur, sementara kebutuhan masyarakat tidak bisa ditunda," pinta Sri Mulyani.