Wacana Pemindahan Ibu Kota Timbulkan Spekulan Tanah

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha menyayangkan berkembangnya wacana pemindahan ibu kota di masyarakat. Bergulirnya wacana tersebut dinilai akan mendorong aksi spekulan tanah di wilayah yang disebut-sebut bakal jadi ibu kota pengganti Jakarta.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi, Sanny Iskandar mengatakan, bergulirnya wacana pemindahan ibu kota membuat para spekulan berlomba-lomba membeli lahan di wilayah yang diperkirakan menjadi ibu kota baru. Dikhawatirkan, harga lahan-lahan di wilayah tersebut akan melonjak signifikan sehingga berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur nanti.

"Sebaiknya memang jangan langsung dilempar ke publik dulu, karena nanti ini akan ya efek kurang baguslah terkait dengan masalah spekulasi tanah," ujar dia dalam acara halalbihalal Sinarmas, di Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Menurut Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Sinarmas Group ini, biasa saja telah ada aksi-aksi spekulasi lahan di wilayah-wilayah yang disebut-sebut bakal menjadi ibu kota. Namun aksi tersebut sulit dideteksi, sebab biasanya terjadi secara diam-diam.

"Ya kalau spekulan itu kan memang tidak kelihatan. Kita tidak tahu, tapi pasti mereka sudah bergeriliya," kata dia.

Oleh sebab itu, lanjut dia, ketimbang melempar wacana soal pemindahan ibu kota yang belum tentu terwujud, lebih baik pemerintah fokus dalam mengembangkan ekonomi di daerah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi bisa tersebar secara merata dan persebaran penduduk tidak hanya berkonsentrasi di Pulau Jawa.

"Dalam tahun-tahun mendatang ini khususnya selama pemerintahan Jokowi, memang dia pengembangan infrastruktur yang sudah dilakukan di berbagai daerah. Mungkin akhir tahun depan semuanya juga sudah rampung ya dia itu bisa mengurangi lah kemacetan," tandas dia.

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas terus melakukan kajian terkait pemindahan ibu kota negara. Setidaknya ada tiga lokasi yang tengah dikaji sebagai pengganti Jakarta.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, tiga lokasi tersebut yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Bahkan di Kalimantan Tengah telah ada lahan yang disiapkan seluas 300 ribu hektare (ha).

"Belum tahu (lokasinya). Di Kalimantan Tengah di sebelah utara Palangka Raya, itu 300 ribu ha. Di Kalimantan saya belum tahu malahan. Di Kalimantan Selatan saya tidak ngerti. Saya kalau spekulasi kan tidak enak," ujar dia di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Kamis (6/7/2017).

Terlepas di mana lokasi pemindahan ibu kota ini, lanjut Basuki, yang jelas di lokasi tersebut harus ada lahan luas yang masih dikuasai oleh negara. "Yang penting lahan masih dikuasai negara. Ada yang menawarkan kepada Presiden. Nanti Presiden yang memutuskan," kata dia.

Namun demikian, Basuki masih enggan berbicara banyak terkait masalah ini. Menurut dia, hal tersebut masih harus menunggu pengkajian dari Kementerian PPN/Bappenas. ‎"Itu belum, ‎karena kita belum pasti di mana," tandas dia.

Tonton Video Menarik Berikut Ini: