Tekan Harga BBM di Pelosok, Pertamina Gelontorkan Rp 300 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina (Persero) telah mengeluarkan dana sebesar Rp 300 miliar untuk menjalankan Program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga di 21 titik wilayah terdepan, terluar dan terpencil (3T).

Direktur Pemasaran Pertamina Iskandar mengatakan, untuk mendistribusikan BBM jenis Solar subsidi dan Premium penugasan pada 21 titik yang menjadi sasaran BBM satu harga membutuhkan biaya besar, karena sarana transportasinya masih terbatas. Sementara biaya tersebut tidak dibebankan ke konsumen tetapi ditanggung Pertamina.

"Operating cost bertambah karena harus masuk ke pelosok. BBM Satu Harga ini kan sasarannya untuk daerah 3 T. Jadi karena harus masuk ke pelosok yang dalam, biaya distribusi kita naik. Biaya operasi naik," kata Iskandar, di Jakarta, Sabtu (19/8/2017).

Sampai saat ini Pertamina telah menjalankan Program BBM Satu Harga di 21 titik. Biaya yang dikeluarkan perusahaan energi plat merah tersebut mencapai Rp 300 miliar. "Kalau dengan 21 titik ini kurang lebih kan Rp 300 an miliar," tutur Iskandar.

Biaya tersebut akan terus membengkak seiring dengan bertambahnya jumlah wilayah yang akan menikmati BBM dengan harga murah melalui program BBM satu harga.

Pada tahun ini pemerintah menargetkan ada 50 titik yang penerapan Program BBM Satu Harga. ‎Iskandar mengungkapkan biaya tambahan yang dibutuhkan ‎mencapai Rp 800 miliar. "kalau sampai akhir tahun ini selesai 50 titik sesuai penugasan pemerintah ya Rp 800 miliar," paparnya.

Sebelumnya, Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) akan menggelontorkan dana Rp 1 triliun, untuk meringankan beban PT Pertamina (Persero) dalam melaksanakan program BBM Satu Harga atauprogram BBM satu harga di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala BPH Migas Fanshurullah mengatakan, BPH Migas dapat mengumpulkan dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari iuran kegiatan hilir‎ migas sebesar Rp 1,2 triliun dalam satu tahun. Dari dana tersebut BPH Migas hanya menggunakan Rp 2 miliar, sedangkan sisanya disetorkan ke kas negara.

"Dari Rp 1,2 triliun tadi BPH Migas hanya menggunakan Rp 2 miliar, jadi ada Rp 1 triliun yang masuk ke negara entah kemana," kata Fanshurullah kemarin.

Fashurullah melanjutkan, BPH Migas memiliki solusi mengalirkan Rp 1 triliun dari hasil iuran badan usaha yang melakukan kegiatan‎ hilir migas tersebut, untuk meringankan beban Pertamina dalam menjalankan program BBM satu harga. "Bagaimana Rp 1 triliun tadi untuk membantu Pertamina supaya jangan rugi,‎" ucap dia.

Fanshurullah mengatakan, target BBM satu harga sebanyak 150 titik di wilayah terluar, tertinggal dan terdepan (3T) sampai 2019 belum bisa memenuhi‎ jumlah wilayah yang ada.

Berdasarkan data BPH Migas, masih ada 160 kabupaten kota yang di dalamnya terdapat 2 ribu kecamatan dan 21 ribu desa membutuhkan lembaga penyalur resmi BBM, agar harga BBM sama seperti yang ditetapkan pemerintah.

Jika dana Rp 1 triliun tersebut digelontorkan untuk menjalankan Program BBM Satu Harga, maka BPH Migas bisa menambah 500 sub penyalur, sehingga BBM satu harga bisa menjangkau lebih luas.

Untuk merealisasikan gagasan tersebut, BPH Migas akan melakukan pembicaraan dengan pihak terkait, di antaranya Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

‎"BPH Migas sudah punya aturan sub penyalur kalau Rp 1 triliun ini bisa 500 tempat, jadi tidak perlu cari investor, Pertamina dibebani," tutur Fanshurullah.

Tonton Video Menarik Berikut Ini: