ATM Bank BUMN Digabung, RI Bisa Selamatkan Rp 3 Triliun per Tahun

Sistem PT Jalin Pembayaran Nusantara yang mengelola penggabungan jaringan ATM milik bank BUMN akan beroperasi 2018

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 20 Agu 2017, 17:30 WIB
Diterbitkan 20 Agu 2017, 17:30 WIB
20151221-BUMN Perbankan Resmi Luncurkan ATM Himbara-Jakarta
Dua model berdiri di depan mesin ATM Himbara Link saat peluncuran di pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (21/12). Bank-bank BUMN yang tergabung dalam Himbara adalah BRI, MANDIRI, BTN dan BNI. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno menegaskan, sistem PT Jalin Pembayaran Nusantara (JPN) yang mengelola penggabungan jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik bank-bank pelat merah akan mulai beroperasi pada 2018. Integrasi sistem pembayaran ini diperkirakan mampu menyelamatkan Rp 3 triliun uang yang selama ini lari ke luar negeri.

JPN merupakan perusahaan principal switching transaksi di antara empat bank BUMN atau Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara), yakni Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BNI, dan Bank BRI. Ini adalah langkah awal PT Telkom Tbk dan Himbara untuk menerapkan National Payment Gateway (NPG).

"Jalin (JPN) sedang dalam proses. Targetnya tahun depan selesai, karena tinggal finalisasi secara sistem," kata Rini di Yogyakarta, seperti ditulis Minggu (20/8/2017).

Lebih jauh Rini menjelaskan, PT JPN saat ini berada di bawah Telkom dan Himbara. Namun ke depan, setelah ada induk usaha (holding) perbankan, maka dominan saham milik holding.

"Nanti perusahaan (JPN) akan di bawah holding. Sementara ini masih di bawah Telkom dan Himbara, dan nantinya jadi kepemilikan holding. Sharing sahamnya antara Himbara dan Telkom, jadi lima perusahaan itu," terangnya.

Diakui Rini, saat ini ATM atau kartu kredit menggunakan prinsipal asing, Visa dan Mastercard untuk transaksi pembayaran di Indonesia. Jika ada transaksi, maka perusahaan harus membayar biaya (fee) ke luar negeri.

"Visa dan Mastercard kan branding, sistem dari luar negeri, padahal transaksi terjadi di Indonesia, pakai rupiah tapi kena fee. Sayang dong devisa kita harus keluar. Maka dari itu, kenapa tidak kita buat saja sendiri, sistem sendiri? China dan Jepang saja sudah punya,"
tuturnya.

Rini mengaku, setiap tahun pembayaran fee ke prinsipal asing atas transaksi pembayaran orang Indonesia mencapai Rp 3 triliun. Uang tersebut mampu tetap berada di negara ini melalui integrasi sistem JPN.

"Tiap tahun sekitar Rp 3 triliun buat bayar fee. Jadi ya segitu yang bisa kita selamatkan agar tetap di dalam negeri. Jadi charges (perbankan) ke konsumen bisa jadi lebih rendah," tegas Rini.

Sementara itu, Direktur Utama Telkom, Alex J. Sinaga mengungkapkan, sistem operasional JPN akan mulai berjalan semester I-2018. "Infrastruktur kan sudah ada, namanya Link, tapi sekarang sudah kita upgrade dengan nama NPG. Sedangkan regulasinya sedang tahap finalisasi dengan Bank Indonesia," tukasnya.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya