Pemerintah Bentuk Konsorsium buat Urusi Transaksi Nontunai di Tol

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah tengah menyiapkan pembentukan konsorsium electronic toll collection (ETC). Konsorsium ini nantinya berbentuk perseroan terbatas (PT) yang memfasilitasi penyelesaian transaksi (settlement) uang elektronik di jalan tol, sehingga proses transaksi akan menjadi lebih sederhana.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Herry TZ mengatakan, perusahaan tersebut ditargetkan berdiri Desember 2017. "Segera, lagi kita dorong, karena dituntut Desember kalau bisa sudah terwujud," kata Herry di Kantor Pusat PT Jasa Marga Tbk Jakarta, Jumat (8/9/2017).

Nantinya, sebagian kepemilikan saham perusahaan tersebut dimiliki Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Perusahaan bertugas untuk mengumpulkan uang dari transaksi tol.

Pembentukan ETC sejalan dengan penerapan transaksi nontunai pada semua jalan tol pada 31 Oktober 2017 mendatang.  "ETC hanya fungsi settlement-nya, dia menghitung, membagi, meyakinkan bahwa yang diambil itu dibagi sesuai volumenya, itu tugasnya dia," ujar dia.

Menurut Herry, kehadiran perusahaan ini tidak akan menimbulkan beban tambahan yang nantinya dibebankan pengguna tol. Justru ETC dinilai menyederhanakan transaksi uang elektronik yang melibatkan berbagai BUJT.

"ETC ini bagian dari cost-nya BUJT harusnya, dia dibantu layanannya untuk mengumpulkan uang dan proses yang tadinya dikerjakan oleh BUJT tidak dilakukan, tapi di-outsource ke sini (ETC)," tukas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dia turut mengingatkan, masyarakat jika semua jalan tol hanya akan melayani transaksi nontunai mulai 31 Oktober 2017. Masyarakat pengguna tol diharapkan segera memiliki uang elektronik.

"Jadi untuk kita, menjadi perhatian kita semua, pengguna jalan tol, 31 nanti semua gerbang tidak lagi melayani tunai. Artinya kalau mau tunai harus beli kartu," kata dia.

Herry berharap, masyarakat dari saat ini mulai beralih ke uang elektronik. Sebab sudah tidak ada lagi pilihan transaksi tunai di tol. "Tidak ada lagi uang kembalian jadi tidak ada pilihan lagi," ujar dia.

Dari segi infrastruktur, Herry menuturkan, semula rasio gardu hybrid dan gardu tol otomatis (GTO) 60:40. Saat ini, rasionya telah menuju 60 untuk GTO dan 40 untuk hybrid.

Gardu tol hybrid sendiri ialah gardu yang bisa melayani sistem pembayaran tunai maupun nontunai.

"Sekali lagi kami menegaskan 31 adalah due date, bahkan di tempat lain kami sampaikan, kita  programkan Bali tanggal 1 Oktober sudah cashless. Saya harap Jakarta jangan kalah dengan Bali," ujar dia.