Rizal Ramli Minta Pemerintah Waspadai Lonjakan Utang

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli ‎meminta pemerintah untuk berhati-hati mengelola utang. Lantaran dengan posisi yang sudah tembus Rp 4.034 triliun, menjadi lampu kuning bagi pemerintah untuk mulai membenahi utang tersebut.

Rizal mengungkapkan, indikator jika masalah utang ini perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah yaitu soal keseimbangan primer (primary balance) yang negatif. Artinya, sebagian bunga utang dibayar bukan dari pendapatan, melainkan utang baru. 

Dia menjelaskan, Debt Service Ratio (DSR) terhadap kinerja ekspor juga turut berkontribusi pada kurang produktifnya utang luar negeri Indonesia. DSR Indonesia kini sudah menyentuh 39 persen, sedangkan rasio pajak (tax ratio) baru sebesar 10,4 persen, lebih rendah dari sejumlah negara di ASEAN. 

"Tax ratio hanya 10 persen, karena pengelolaan fiskal tidak prudent," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (6/4/2018).

Indikator lainnya, lanjut dia, yaitu trade account, service account, dan current account yang juga menunjukkan indikator negatif. Serta masalah suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed Fund Rate yang membuat nilai tukar rupiah terus tertekan. ‎

"Itulah salah alasan utama kenapa kurs rupiah terus anjlok," lanjut dia.

Oleh sebab itu, menurut Rizal Ramli, masalah utang pemerintah ini sudah tidak bisa lagi dikesampingkan. Pemerintah harus segera mencari cara untuk bisa menekan lonjakan utang tersebut. "Itu sudah lampu kuning. Sudah gali lubang tutup jurang," ujar dia.

Sebelumnya, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Januari 2018 tumbuh terkendali. ULN Indonesia pada akhir Januari 2018 tercatat mencapai USD 357,5 miliar.

Utang tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral yakni sebesar USD 183,4 miliar, serta utang swasta sebesar USD 174,2 miliar.

ULN Indonesia per akhir Januari 2018 tersebut tumbuh stabil sebesar 10,3 persen (yoy), sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya.

Laporan Bank Indonesia menyebutkan, perkembangan ULN pemerintah sejalan dengan kebijakan fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kegiatan produktif dan investasi.

ULN pemerintah pada akhir Januari 2018 tercatat USD 180,2 miliar yang terdiri dari SBN (SUN dan SBSN/Sukuk Negara) yang dimiliki oleh asing/non-residen sebesar USD 124,5 miliar dan pinjaman kreditur asing sebesar USD 55,7 miliar.

ULN pemerintah diprioritaskan pemanfaatannya untuk kegiatan yang sifatnya produktif dan merupakan investasi dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi, antara lain berupa belanja infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta untuk menunjang kemampuan membayar ULN tersebut.

Struktur ULN pemerintah juga tetap sehat, yang tercermin pada jangka waktu yang didominasi ULN jangka panjang dan biaya ULN yang lebih efisien. ULN pemerintah jangka panjang pada Januari 2018 mencapai sekitar 98 persen dari total ULN pemerintah.

Sementara itu, biaya ULN Pemerintah saat ini sudah semakin rendah seiring dengan meningkatnya kepercayaan investor terhadap Indonesia yang didukung oleh membaiknya fundamental perekonomian dan peringkat utang Indonesia.

ULN swasta pada akhir Januari 2018 terutama dimiliki oleh sektor keuangan, industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih (LGA), serta pertambangan. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 72,2 persen, relatif sama dengan pangsa pada periode sebelumnya.

Pertumbuhan ULN secara tahunan di sektor keuangan tercatat meningkat, sementara pertumbuhan ULN sektor industri pengolahan dan sektor LGA melambat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Di sisi lain, ULN sektor pertambangan mengalami kontraksi pertumbuhan.

Perkembangan ULN total pada Januari 2018 tetap terkendali dengan struktur yang sehat. Hal ini tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Januari 2018 yang tercatat stabil di kisaran 34 persen. Rasio tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara peers.

Berdasarkan jangka waktu, struktur ULN Indonesia pada akhir Januari 2018 tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 85,9 persen dari total ULN.

Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah terus memantau perkembangan ULN dari waktu ke waktu untuk meyakinkan bahwa ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: