Ketua Kwarnas Pramuka Pertanyakan Ganti Rugi Lahan Proyek LRT

Liputan6.com, Jakarta Kwartir Nasional Gerakan Pramuka masih mempersoalkan pembebasan lahan untuk proyek kereta api ringan (light rail transit/LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek). Pembebasan lahan tersebut berada di kawasan Taman Wiladatika, Depok, Jawa Barat yang saat ini kepemilikan lahannya masih berada di tangan pramuka.

Hal itu, disampaikan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Adhyaksa Dault usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) pembebasan lahan pembangunan LRT Jabodebek di kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (16/4/2018).

"Ya, emang itu tanah partikelir memang betul, tapi dibeli oleh pramuka dan tidak ada uang APBN untuk membebaskan tanah itu," kata dia.

Adhyaksa mengatakan, pihaknya hingga kini masih menunggu pemerintah untuk mengganti rugi tanah yang sejauh ini digunakan untuk pembanguan LRT Jabodebek. Setidaknya dalam hal ini pihaknya meminta kompensasi jika lahan tersebut dimanfaatkan untuk proyek LRT.

"Ini kan tanah Pramuka dipakai LRT yang Depok itu. Kan ada tanah 19 Ha, tanah itu tanah hak pakai dari tahun 1973 yang dibebaskan oleh para senior-senior kami di Pramuka. Maka jelas itu tanah Pramuka, ya kan. Sehingga kami diberikan kompensasi kalau tanah itu mau diberikan ke LRT dong," imbuh dia.

Sementara, saat ditanya besaran ganti rugi yang diminta dia enggan mengungkapkan dan menyerahkan kepada pemerintah untuk keputusan besaran ganti rugi.

"Loh ya itu kebijakan pemerintah, tapi harus diakui itu tanah Pramuka. kami punya hak pakai," dia menegaskan.

Lebih jauh dia mengatakan, saat ini lahan Pramuka yang sudah dipakai dalam pembangunan LRT sebanyak 4.300 meter persegi. Sementara untuk pengembangan TOD sudah memakai lahan sebanyak 4 Ha.

"Kami Pramuka ini membantu negara dari bulan Juli 2017 udah dibangun LRT tanpa ada ganti rugi. Tapi sekarang kami kan minta dong," dia menandaskan.

Sementara itu, Direktur Operasi III Adhi Karya Pundjung Setya Brata mengatakan penyelesaian masalah tanah pembangunan LRT Jabodebek masih dalam proses.

"Lagi diselesain. Tanya deh (Kwarnas), saya kan pengguna saja. Yang jelas saya sudah mulai kerja di situ, sudah bisa kerja di situ. Sudah lama, sudah kolom dah naik, tinggal masalah administrasi saja," katanya.

Reporter: Dwi Aditya 

Sumber: Merdeka.com

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berusaha mengatasi kemacetan yang terjadi di DKI Jakarta dan Jabodetabek. Dia menilai, kemacetan menimbulkan ketidakefisienan ekonomi hingga Rp 100 triliun per tahun.

"Kemacetan ini secara total tiap tahun menimbulkan ketidakefisienan dari pada ekonomi kita mencapai Rp 100 triliun per tahun di DKI dan Jabodetabek,” ujar Sandiaga di kawasan Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (14/4/2018).

Sandiaga menuturkan, ketidakefisienan ekonomi bisa diatasi dengan perubahan gaya hidup masyarakat DKI dan Jabodetabek, yakni dengan membiasakan diri menggunakan moda transportasi umum.

Sandiaga Uno berharap, kehadiran light rail transit (LRT) dan mass rapid transit (MRT) yang akan segera dioperasikan bisa mengubah gaya hidup masyarakat DKI Jakarta dan Jabodetabek.

"Hari Jumat kemarin kami menerima rangkaian pertama dari LRT, dan saya meninjau sendiri. Kami harap dengan adanya MRT pada Maret 2019, LRT mulai dari Juni-Juli 2018 ini semakin banyak masyarakat yang menggunakan transportasi berbasis rel dan mengurangi kemacetan,” kata dia.