Pacu Produksi Ikan, Menteri Susi Bangun Keramba Jaring Apung Lepas Pantai

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membangun Keramba Jaring Apung (KJA) di lepas pantai (offshore) di tiga wilayah. Infrastruktur tersebut sebagai pelopor budidaya ikan di tengah laut.

Susi mengatakan, pembuatan KJA di tengah laut yang dilakukan instansinya ‎sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan nelayan di Indonesia tidak hanya menangkap ikan di lautan saja, tetapi melakukan budidaya dengan kapasitas industri.

"KKP membangun KJA offshore sesuai visi Presiden, karena nelayan tidak hanya menangkap ikan saja, tapi budi daya dengan kapasitas industri,"‎ kata Susi di Kantor Kemernterian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Jumat (27/4/2018).

‎KJA offshore dibangun di tiga wilayah, yaitu perairan Kabupaten Pangandaran, Jepara Karimun Jawa, dan Sabang, masing-masing wilayah terdapat delapan lubang keramba. Dari delapan lubang tersebut bisa menghasilkan 800 ton ikan.

‎"Percobaan di tiga Kabupaten Pangandaran, Jepara Karimun Jawa, dan Sabang. Pertama Pangandaran ditabur benih Pak Presiden sebanyak 1,2 juta ekor, hasilnya dalam satu tahun 800 ton," tutur Susi Pudjiastuti.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto melanjutkan, ‎melalui KJA offshore akan meningkatkan industri perikanan budidaya, yang saat ini belum digalakkan dan dikembangkan.

"Kemudian dengan industri perikanan kita lihat ‎industri marine culture belum dikembangkan," ucapnya.

Menurut Slamet, pembangunan KJA offshore merupakan bagian ‎strategi KKP untuk meningkatkan produksi ikan laut dengan budi daya terutama ikan kakap putih. Ikan jenis tersebut dipilih karena Indonesia telah mengalami pengalaman mengembangkannya.

"Komoditasnya itu sudah kita kuasai, Indonesia 1980 sudah mulai pengembangan kakap putih," tandasnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku tidak pernah menghambat ekspor perikanan ke Uni Eropa. Pernyataan Menteri Susi tersebut menyusul adanya keluhan dari pengusaha yang kesulitan untuk melakukan ekspor karena tidak adanya kepastian soal izin ekspor produk perikanan.

Menteri Susi mengatakan, tidak benar jika selama ini KKP tidak melakukan langkah apa pun untuk mendorong ekspor perikanan, termasuk soal kemudahan perizinan.

"Eksportir mengeluh mau ekspor ke Eropa, disebut KKP diam saja, jadi bagi saya agak aneh dan itu saya pikir tidak betul," ujar dia di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Menteri Susi menjelaskan, izin ekspor produk perikanan ke Eropa bukan diberikan oleh KKP, melainkan ‎oleh otoritas yang berwenang di benua tersebut. Oleh sebab itu, salah jika pengusaha hanya menyalahkan KKP karena tidak bisa mengekspor produknya ke Eropa.

"Kalau kalian tulis KKP diam dengan izin ekspor ke Eropa itu tidak benar. Izin Eropa itu Eropa yang kasih bukan kami. Jadi, KKP mau diam mau berusaha  kalau Uni Eropa memang enggak kasih ya enggak bisa ekspor," kata dia.

Selain itu, dia juga mengaku telah berkoordinasi dengan asosiasi mengenai hal ini. Hasilnya, diketahui jika Uni Eropa memang membatasi kuota ekspor perikanan dari Indonesia.

"Seminggu yang lalu, itu saya kedatangan (asosiasi), langsung malamnya kita rapat dengan Pak Dirjen membahas bagaimana kita bisa mendapatkan approval number tambahan untuk eskportir-eksportir lainnya untuk ekspor ke Eropa. Dan waktu itu AP5I (Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia), membahas dengan kita. Rupanya memang Indonesia sekarang kuotanya masih dibatasi," tandas dia.