KEIN Usul Agar Pemerintah Beri Insentif ke Industri

Liputan6.com, Jakarta - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan masukan mengenai perkembangan perekonomian nasional. Dalam pertemuan tersebut, KEIN mengusulkan agar pemerintah memberi insentif bagi sektor industri agar semakin berperan dalam perekonomian.

"Untuk industri, mereka berharap ada insentif yang didesain pemerintah untuk mendongkrak peran sektor industri dalam perekonomian," kata Staf Khusus Presiden Erani Yustika seperti dikutip dari Antara, Selasa (28/8/2018).

Dalam pertemuan itu, KEIN menyatakan telah melihat beberapa kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah misalnya pembangunan infrastruktur, fiskal yang kredibel, kebijakan moneter yang responsif, dan daya saing ekonomi yang makin meningkat.

KEIN, kata Erani, juga sekaligus memberikan masukan agar pemerintah lebih perhatian dan berperan dalam neraca perdagangan yang surplus.

"Kemudian pelemahan nilai tukar rupiah terus diantisipasi oleh pemerintah. Selama ini, sudah dilakukan pemerintah, tapi mereka mengingatkan kembali apa yang dilakukan pemerintah diperkuat. Ada koordinasi fiskal, moneter, dan sektor riil yang makin terintegrasi," katanya.

Sementara khusus untuk sektor industri, KEIN mengharapkan ada insentif khusus.

"Tidak dijelaskan seperti apa (insentifnya), tapi nanti pemerintah akan mempelajari kembali kira-kira apa saja (insentif yang bisa diberikan) untuk membangun sektor industri kita," katanya.

* Update Terkini Jadwal Asian Games 2018, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Asian Games 2018 dengan lihat di Sini

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ia mengatakan pada dasarnya KEIN setuju bahwa langkah pemerintah khususnya soal impor memang seharusnya dilakukan pemerintah.

"Dalam situasi semacam ini, mendorong ekspor dan mengelola impor menjadi yang paling masuk akal. Mengelola impor menjadi pilihan yang paling masuk akal. Kalau pengendalian impor beberapa sudah dikerjakan oleh pemerintah," katanya.

Misalnya, kata dia, negara-negara G20 untuk mengurangi impor minyak sawit dan nilai tambah sawit. Selain itu, mengelola beberapa produk impor yang kira-kira ada substitusinya di dalam negeri, sehingga ada pilihan.

"Untuk ekspor, saya kira yang sudah kita dengar lama itu, perlu dipertajam. Jadi, ada penguatan informasi untuk negara nontradisional. Pemerintah melakukan pengawasan atau mengawal hal telah berjalan di lapangan. Karena kalau tidak dilakukan, akan jadi masalah," katanya.

Presiden, kata Erani, menyampaikan pemerintah serius mengelola defisit transaksi berjalan, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga menggenjot produksi domestik sebagai substitusi impor.

"Di luar itu ada OSS (online single submission), sekarang mau dikawal oleh (pemerintah di) lapangan. Itu yang di-high light Presiden," katanya.