4 Tahun Jokowi-JK, Angka Kemiskinan di RI Menurun

Dari data BPS menyebutkan angka kemiskinan bisa ditekan hingga single digit menjadi 9,82 persen atau sekitar 25,95 juta jiwa pada Maret 2018.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 20 Okt 2018, 15:31 WIB
Diterbitkan 20 Okt 2018, 15:31 WIB
20161006-rakyat miskin-jakarta-FF5
Seorang ibu membawa anaknya mencari barang bekas dengan gerobak melintasi kawasan Wahid Hasyim, Jakarta, Kamis (6/10). Penduduk miskin di DKI Jakarta meningkat sebesar 15.630 orang atau meningkat 0,14% dari tahun sebelumnya. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)  dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)  telah memasuki tahun keempat memimpin Indonesia. Beberapa prestasi telah ditorehkan pemerintah, seperti salah satunya dilihat dari angka kemiskinan.

Dari data BPS menyebutkan angka kemiskinan bisa ditekan hingga single digit menjadi 9,82 persen atau sekitar 25,95 juta jiwa pada Maret 2018 di masa pemerintahan Jokowi-JK.

Padahal pada Maret 2015 angka kemiskinan masih 28,59 juta jiwa atau 11,22 persen. Tidak hanya itu, angka pengangguran juga merosot. Pada Maret 2018 angka pengangguran sebesar 6,87 juta jiwa atau 5,13 persen. Dibandigkan pada Maret 2015, saat itu masih 6,18 persen atau 7,4 juta jiwa.

"Kita bersyukur apa yang kita kerjakan membuahkan hasil, kualitas kehidupan manusia dalam empat tahun terakhir terus membaik," ucapan Presiden RI Joko Widodo dalam Pidato Sidang Tahunan 2018, seperti ditulis Sabtu (20/10/2018).

Sementara itu, mengenai angka ketimpangan (gini ratio), pada Maret 2018 tercatat hanya 0,389. Sementara pada Maret 2015, angka gini ratio masih 0,408.

Hal ini tidak terlepas dari pemerataan pembangunan yang dilakukan selama ini. Hasilnya, meski tipis, ekonomi Indonesia terus tumbuh di tengah gejolak sentimen global. Pada 2015, pertumbuhan ekonomi RI 4,88 persen, pada 2016 5,03 persen, di 2017 sebesar 5,07 persen dan terakhir hingga semester 1 2018 pertumbuhan ekonomi RI 5,17 persen.

"Sebagai negara besar dengan rentang geografis yang sangat luas, dengan 260 juta jiwa penduduk dan 714 suku, kita harus memastikan negara bekerja nyata mengurus dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia," tegas Jokowi.

Selain itu, tingkat pengangguran turun mencapai 5,13 persen pada Februari 2018 dari posisi 2017 sebesar 5,5 persen. Tingkat pengangguran terus menurun diikuti terbukanya kesempatan kerja. (Yas)

 

Bos Bank Dunia Puji RI, Kuat Hadapi Bencana hingga Kurangi Kemiskinan

Keindahan Indonesia Pavilion
Keindahan Indonesia Pavilion. Dok: Humas BUMN

Sebelumnya, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim membuka konferensi pers dalam rangkaian acara Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Nusa Dua, Bali. Dalam acara tersebut, Kim mengapresiasi Indonesia yang dapat melaksanakan pertemuan ini meski sempat dilanda bencana.

Dia pun memuji komitmen Indonesia serta memberikan rasa duka pada korban bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.  Bank Dunia dipastikan siap membantu Indonesia bila diperlukan pemerintah.

"Rasa duka mendalam kami yang tulus kepada para keluarga dan sahabat yang menjadi korban. Dan kami siap membantu apabila pemerintah memerlukan," ujar dia, Kamis 11 Oktober 2018.

Kim meneruskan, Indonesia sebagai tuan rumah acara telah menunjukkan diri sebagai negara yang kuat, meski sedang menanggulangi bencana alam. 

"Dengan menjadi tuan rumah pertemuan ini, Indonesia menunjukkan pada dunia sebagai negara yang kuat, tangguh, dan memiliki tekad dan masyarakat internasional berdiri bersama Indonesia di masa sulit ini," ujar pria berkebangsaan Korea Selatan itu.

Kim juga memuji pengurangan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Menurut Bank Dunia, Indonesia berhasil mengurangi taraf kemiskinan hampir setengahnya dari 19.14 persen dari tahun 2000 menjadi 9,82 persen pada 2018.

"Indonesia berhasil mengurangi taraf kemiskinan hampir setengahnya," ucapnya.

Dalam acara yang sama, Kim turut membahas Human Development Index. Guna indeks tersebut penting sebab pertumbuhan sebuah negara tidak terlepas dari Sumber Daya Manusia (SDM) serta perkembangan anak-anaknya.

Baginya, jika negara tidak bisa meningkatkan kesejahteraan, terutama pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak, maka kedepannya negara tersebut tidak akan bisa mempekerjakan warganya di tempat kerja di masa yang akan datang dan menambah produktivitas.

"Ada kaitan jelas antara HDI dengan produktivitas dan pertumbuhan di negara," ucap Kim.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya