Tambah Investasi di 2019, Samsung Bakal Lihat Perkembangan Politik

Liputan6.com, Jakarta - Produsen elektronik asal Korea Selatan, Samsung Electronics menyatakan masih berpikir untuk menambah investasinya di Indonesia pada 2019. Hal ini terkait dengan kondisi ekonomi dan politik di tahun depan.

Vice President Samsung Elektronic Indonesia, Lee Kang Hyun mengatakan, untuk tahun depan pihaknya masih akan fokus melakukan ekspansi berupa penambahan lini perakitan untuk mendorong pemenuhan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) produk elektronik.

"Masalah investasinya belum yakin. Tapi sesuai persentase TKDN harusnya mencapai berapa persen itu, tahun ini Samsung sudah menambah full CKD (completely knock down) line. Bukan SKD (a semi knocked down) lagi," ujar dia dalam Konferensi Regional Pembangunan Industri ke-1 (Regional Conference on Industrial Development/RCID) di Kuta, Bali, Jumat (9/11/2018).

Menurut dia, untuk meningkatkan lini perakitan tersebut, Samsung telah menggelontorkan investasi hingga USD 25 juta.

"Itu pun kira-kira Samsung investasi USD 25 juta tahun ini untuk hanya menambah biar mencukupi persenan TKDN," ungkap dia.

Sementara untuk investasi dalam proyek besar di tahun depan, Lee mengaku masih akan melihat kondisi ekonomi dan politik. Mengingat tahun depan juga merupakan tahun politik di mana akan dilaksanakan pemilihan umum (pemilu).

"Jadi ini memang ulangi terus, tahun depan juga, selanjutnya terus ada yang investasi. Tapi investasi besar untuk item baru masih belum tahu. Tergantung melihat kondisi di Indonesia. (Tunggu pemilu?) Iya," tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution akan mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas mengenai upaya peningkatan investasi di Indonesia. Beberapa pokok pembahasan adalah mengenai DNI (Daftar Negatif Investasi) dan fasilitas perpajakan.

"Itu nanti yang akan sampaikan Pak Menko. Besok, akan kita bahas bersama seluruh menteri terkait bagaimana kita mendorong investasi lebih tinggi lagi. Baik DNI, maupun fasilitas perpajakannya," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono di Kantornya, Jakarta, Kamis (8/11/2018). 

Susiwijono mengatakan, pemerintah akan mengurangi beberapa sektor industri yang masuk dalam DNI. Hal ini bertujuan untuk memperluas sektor investasi yang dapat ditawarkan kepada investor.

"Saya kira banyak menteri terkait. Terutama Terkait sektor bidang usaha, yang akan kita perluas invetasinya artinya kita kurangi Daftar Negatif Investasi. Mudah-mudahan besok akan ada pembahasan dengan seluruh menteri terkait," jelasnya.