Menperin Usul Relaksasi Industri Serbuk Karet dan Rokok di Daftar Negatif Investasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi (rakor) guna membahas upaya peningkatan investasi di Indonesia.

oleh Merdeka.com diperbarui 13 Nov 2018, 18:53 WIB
Diterbitkan 13 Nov 2018, 18:53 WIB
Bungkus Rokok atau Kemasan Rokok
Ilustrasi Foto Kemasan Rokok (iStockphoto)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi (rakor) guna membahas upaya peningkatan investasi di Indonesia.

Beberapa pokok pembahasan dalam rakor ini adalah mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI) dan fasilitas perpajakan. Adapun hadir dalam rapat ini yakni Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan Nila Moeloek serta pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Airlangga mengatakan, dalam rapat tersebut pihaknya mengusulkan beberapa jenis industri yang akan dibebaskan dari DNI. Di antaranya adalah industri crumb rubber atau serbuk karet serta mengenai regulasi industri rokok.

"Dari perindustrian terkait proses karet dan pabrik rokok. Regulasi rokok kita buat relaksasi. Kalau dulu  industri harus bermitra dengan yang besar, sekarang enggak," katanya saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Airlangga menyampaikan, di Kementerian Perindustrian sendiri sektor industri yang masuk dalam DNI tinggal beberapa saja.

"Tinggal sedikit. Tinggal sedikit yang masuk dalam DNI," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono pemerintah akan mengurangi beberapa sektor industri yang masuk dalam DNI. Hal ini bertujuan untuk memperluas sektor investasi yang dapat ditawarkan kepada investor.

"Saya kira banyak menteri terkait. Terutama Terkait sektor bidang usaha, yang akan kita perluas investasinya artinya kita kurangi DNI nya. Mudah-mudahan besok akan ada pembahasan dengan seluruh menteri terkait," ujar dia.

Meski demikian, Susiwijono belum dapat memastikan strategi peningkatan investasi ini akan dikeluarkan dalam bentuk paket kebijakan baru. Menurut dia, fokus pemerintah saat ini baru sebatas menyiapkan program kebijakan.

"Kita belum menyiapkan dalam bentuk paket kebijakan lanjutan, cuma intinya beberapa program itu sudah kita kerjakan beberapa minggu. Besok kita finalisasi mudah mudahan besok selesai dengan seluruh menteri terkait menteri teknisnya," kata dia.

"Kita tinggal akan lapor Presiden Jokowi, apakah nanti akan kita launching di awal minggu depan apakah disampaikan dalam bentuk kebijakan sendiri atau satu paket kebijakan lanjutan dulu," ujar dia.

 

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

 

Keluar dari Daftar Negatif, Bos Bekraf Ingin Investasi Sektor Film Meningkat

Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf melakukan sesi wawancara dengan media di sela-sela penyelenggaraan World Conference on Creative Economic (WCCE), Rabu, 7 November 2018 (Liputan6.com/Happy Ferdian Syah Utomo)
Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf melakukan sesi wawancara dengan media di sela-sela penyelenggaraan World Conference on Creative Economic (WCCE), Rabu, 7 November 2018 (Liputan6.com/Happy Ferdian Syah Utomo)

Sebelumnya, Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf mengatakan, industri perfilman Indonesia merupakan salah satu sektor bisnis yang cukup menjanjikan. Untuk itu dia berharap, semakin banyak investor yang menanamkan dananya untuk industri ini.

Pemerintah sendiri telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2016 yang mengeluarkan film dalam Daftar Negatif Investasi (DNI). Hal ini menjadi langkah awal dalam mengundang pemilik modal nasional don internasional melirik industri perfilman Indonesia.

"Ada kegairahan yang bagus di dalam negeri setelah dicabutnya DNI 2016 akhir oleh pemerintah. Sekarang film mulai diinvestasikan oleh semua dalam negeri dan luar negeri," ujar Triawan di Arhotel, Jakarta, Kamis 13 September 2018.

Triawan mengatakan sejak dicabutnya film dalam DNI 2016, investasi industri tersebut telah tumbuh sebesar 150 persen. Ke depan, angka ini diperkirakan masih akan terus bertambah.

"Labih dari 150 persen peningkatannya sekarang. Pulau Jawa masih mendominasi bioskop, meskipun di luar Pulau Jawa ada. Bekraf pun bangun misbar di Sabang. Kami harap setelah peresmian langsung diikuti partisipasi pemda," jelasnya.

Triawan menambahkan, investasi sektor perfilman memiliki perputaran dana yang cukup menarik dan cepat. Sebab begitu diproduksi kemudian tayang, pemilik modal akan segera mendapatkan dananya kembali.

"Return yang didapat juga cukup menarik, cepat, karena begitu dibuat, diputar dibioskop sudah menghasilkan return. Tapi memang tidak ada yang bisa menjamin return ini akan menguntungkan atau tidak tapi paling tidak balik uangnya. Berapapun pasti balik," tutur dia.

 

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya