PLN Sederhanakan Golongan Pelanggan, Tarif Listrik Jadi Naik?

Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) berencana menyederhanakan golongan rumah tangga pada tahun ini. PLN menjamin dengan penyederhanaan golongan tersebut tidak ada perubahan tarif listrik.

Direktur Pengadaan Strategis ‎PLN Supangkat Iwan Santoso mengatakan, tarif listrik per kilo Watt hour (kWh) untuk semua golongan pelanggan non-subsidi sama yaitu sebesar Rp 1.467 per kWh. Dengan begitu jika penyederhanaan golongan dilakukan maka tidak ada perubahan besaran tarif dasar listrik.

"Sekarang golongan yang enggak subsidi sudah sama, yang beda itu premium, premium tetap ada, kan itu kebutuhan khusus," kata Iwan, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/1/2019).

Untuk diketahui, golongang pelanggan rumah tangga tersebut adalah golongan pelanggan tegangan rendah, yaitu R-1 Rumah tangga kecil 900 Volt Amper (VA) dan 1300 VA, R-1 Rumah tangga kecil dengan daya 2200 VA, R-1 Rumah Tangga menengah dengan daya 3.500-5.500 VA, R-1 Rumah tangga besar dengan daya 6.600 VA ke atas.

Menurut Iwan, saat ini PLN masih mengkaji batas atas golongan pelanggan untuk memberlakukan penyederhanaan golongan pelanggan listrik rumah tangga.‎ Penyederhanaan golongan pun rencananya tidak akan dipungut biaya.

"Masih kami masih kaji, rencana awal gratis," tegasnya.

Iwan mengungkapkan, jika penyederhanaan golongan pelanggan diberlakukan, maka nantinya golongan pelanggan rumah tangga hanya ada dua saja ‎yaitu subsidi dan non-subsidi.

"Dulu kan beda-beda. Sekarang inginya dibedakan cuma disubsidi dan tidak disubsidi," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, PT PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya menjamin kehandalan pasokan listrik saat kampanye dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.‎ Saat ini kondisi kelistrikan Jakarta memiliki cadangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan.

General Manager PLN Disjaya Ikhsan Asaad mengatakan, perkiraan beban puncak pada April 2019 yaitu saat berlangsungnya pemilu mencapai 4.921,82 Mega Watt (MW), sementara daya mampu pasokan listrik sistem Jawa Bali yang membawahi Jakarta mencapai 32 ribu MW. 

"Pasokan listrik cukup untuk mengatisipasi beban pada saat Pemilu Serentak berlangsung," kata Ikhsan, di Jakarta, Rabu (16/1/2018).

Ikhsan melanjutkan, dari sisi sistem kelistrikan J‎akarta terdapat delapan subsistem, sehingga jika terjadi gangguan dari salah satu jaringan makan akan dipasok dari jaringan lain.

Menurut Iksan, PLNtelah mengidentifikasi kehandalan pasokan listrik di lokasi penting terkait Pemilu, seperti Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, gedung Bawaslu, Mahkamah Kontitusi, Kantor KPU DKI Jakarta, Kantor KPU KotaKabupaten di DKI, kantor DDN, Balaikota Pemprov DKI, Kantor Walikota, Kantor DPP Parpol Peserta Pemilu, Posko Pemenangan Paslon, dan Kediaman Capres Cawapres.