Bertemu DPR, Sri Mulyani Bahas Asumsi Makro Ekonomi 2020

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna bersama pemerintah. Agenda para rapat kali ini adalah penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2020 oleh pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Hal-hal yang disampaikan antara lain adalah kerangka-kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2020.

Sri Mulyani menjelaskan, kedua hal tersebut ke depannya akan digunakan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN 2020.

"Kebijakan fiskal 2020 mengangkat tema 'APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia', tema ini selaras dengan rencana kerja pemerintah (RKP) 2020 yaitu Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas," kata dia, di ruang rapat paripurna DPR, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Tahun 2020 merupakan awal dari kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Di mana dalam jangka menengah, reformasi difokuskan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing nasional, peningkatan kualitas kelembagaan, pendalaman pasar keuangan, serta mendorong percepatan transformasi ekonomi.

Dari sisi makro, Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah menargetkan angka pertumbuhan ekonomi tahun 2020 pada kisaran 5,3-5,6 persen. Angka tersebut sebagai hasil pertimbangan beberapa hal.

"Berbagai potensi, kesempatan dan risiko yang diperkirakan terjadi hingga tahun depan, pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN 2020 sebagai berikut, pertumbuhan ekonomi 5,3-5,6 persen," ujarnya.

Selanjutnya, target inflasi dijaga antara 2,0 hingga 4,0 persen. Tingkat bunga SPN 3 bulan di kisaran 5,0-5,6 persen.

Kemudian nilai tukar Rupiah berada di kisaran Rp 14.000-Rp 15.000 per dolar AS. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan USD 60-70 per barel dengan lifting minyak bumi 695-840 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 1.191-1.300 ribu barel setara minyak per hari.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com  

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja dengan pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Agenda rapat tersebut membahas RUU APBN 2019.

Rapat yang berlangsung kurang lebih 3 jam tersebut dihadiri oleh 38 dari 98 anggota DPR dari 10 fraksi. Dari pihak eksekutif hadir Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Rapat dipimpin oleh Ketua Banggar DPR Azis Syamsuddin.

"Saya mohon maaf undangan pukul 11.00 WIB tapi karena ada beberapa hal diundur sampai 13:30 WIB," kata Azis saat membuka rapat di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (30/10/2018). 

Agenda pertama rapat tersebut adalah laporan panja yang sebelumnya sudah dilakukan pembahasan dan tidak mengalami perubahan.

"Dan hardcopy tidak ada perubahan. Saya menawarkan laporan panja secara overlight saja. Mulai besok penutupan paripurna dan reses dan terpilih periode depan," ujarnya.

Anggota DPR Fraksi PKB, Jazilul F membacakan laporan panja asumsi dasar, penerimaan, defisit dan pembiayaan.

"Asumsi dasar RAPBN 2019 pertumbuhan 5,3 persen, inflasi 3,5 persen, nilai tukar disepakati 15.000 per dolar AS dari sebelumnya 14.500, per dolar AS" kata Jazilul.

Sementara itu, suku bunga SPN 5,3 persen, ICP 70 USD, lifting minyak 775.000 dan lifting gas 1.250.

Kemudian angka pengangguran 4,8-5,2 persen dan kemiskinan 8,5-9.0 persen.

Penerimaan pajak non migas pada 2019 diperkirkana 1.720 Miliar. Defisit diperkirakan 1,348 terhadap PDB.

"Demikian laporan panja asumsi dasar untuk diterima dan disahkan rapat kali ini," tutupnya.

Asumsi tersebut disetujui oleh DPR dan Pemerintah dan akan dibawa pada sidang paripurna besok.

"Alhamdulillah hari ini sudah mencapai kesepakatan untuk diteruskan ke pengambilan keputusan pada tahap kedua besok pagi di sidang paripurna," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dia mengungkapkan, dari seluruh pandangan fraksi, pemerintah menerima dukungan maupun catatan-catatan.

"Dan kalau saya lihat catatan yang diberikan oleh fraksi - fraksi tersebut mereka adalah isu - isu yang memang juga menjadi perhatian pemerintah. Jadi yang menjadi pandangan seperti keinginan agar anggaran di dalam rangka untuk pengurangan kemiskinan harus ditingkataka, itu dilakukan pemerintah sejak 4 tahun yang lalu, jadi memang tidak hanya tahun 2019 tiba - tiba meningkat," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga menerima masukkan dan pandangan mengenai masalah pengelolaan utang yang harus hati - hati. "Kita lakukan dengan menunjukkan bahwa defisit makin mengecil."

Sri Mulyani berharap rapat hari ini menjadi langkah awal penciptaan postur APBN 2019 yang kredibel dan lebih akurat.

"Dan kita harapakan baik dari sisi penerimaan negara maupun dari belanjanya menjadi cukup efektif di dalam menjaga ekonomi kita pada saat situasi banyak sekali ketidakpastian baik dari sisi global maupin adanya bencana alam," tutupnya.

Berikut ini asumsi dan postur RAPBN 2019 yang disetujui Banggar dan Pemerintah yang akan disahkan menjadi UU APBN di sidang Paripurna:

1. Asumsi dasar Ekonomi Makro

- Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen

- Inflasi 3,5 persen

- Nilai tukar 15.000 per dolar AS

- Suku bunga SPN 5,3 persen

- Harga minyak mentah (ICP) USD 70 per barel

- Lifting minyak 775.000 barel per hari (bph)

- Lifting gas 1,25 juta barel setara minyak

2. Asumsi dasar target pembangunan ekonomi

- Pengangguran 4,8-5,2 persen

- Kemiskinan 8,5-9,5 persen

- Rasio gini 0,380-0,385

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,982.

3. Pendapatan dan Belanja Negara

- Pendapatan negara Rp 2.165,1 triliun

- belanja negara Rp 2.462,3 triliun.

Dengan ansumsi tersebut ditargetkan defisit anggaran Rp 297,2 triliun atau tetap berada di 1,84 persen dan primary balance atau keseimbangan primer sebesar Rp 21,3 triliun.