Pemerintah dan UNESCO Kumpulkan 6 Negara Pantau Kemajuan Program SDGs

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan UNESCO mengumpulkan enam negara segitiga karang dunia (Coral Triangel Initiative (CTI), untuk mengukur kontribusinya dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Asisten Deputi Sumber Daya Hayati Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Andri Wahyono mengatakan, pertemuan ini bertujuan untuk mendorong pencapaian target SDGs, melalui peningkatan kapasitas nasional dan lokal bagi negara-negara di Asia Pasific, terutama negara anggota CTI. Adapun enam negara yang hadir adalah Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Timor-Leste, Kepulauan Solomon, dan Filipina.

"kita menilai atau eksaminasi progres dari penerapan implementasi dari rencana aksi dari CTI CFF regional, yang mana negara anggotanya adalah Indonesia Malaysia, Filipina, Timor Leste dan Papua Nugini," kata Andri, dalam forum tersebut, di Jakarta, Senin (17/6/2019).

Andri menjelaskan, untuk mengukur kontribusi dalam SDGs menggunakan metode Kartu Skor untuk Sains, Teknik, Teknologi, dan Inovasi (SETI) yang merupakan produk dari proyek Facilitate in Accelerating Science and Technology (AP-FAST), bertujuan untuk membantu memungkinkan pencapaian agenda global dan target terkait di tingkat regional dan nasional, meningkatkan koherensi antara rencana pembangunan nasional dan global.

Panduan SETI untuk SDGs Scorecard ini bertujuan untuk memfasilitasi pemerintah, lembaga, organisasi guna menilai dan mengevaluasi kontribusi pada sasaran, target, dan indikator pembangunan berkelanjutan. Penerapan Kartu Skor SETI ini dapat digunakan untuk semua jenis Proyek SETI yang baru diusulkan, sedang berlangsung, dan telah selesai dan bagaimana kontribusi penting SETI dalam pencapaian setiap SDG.

Kartu Skor SETI adalah alat yang memungkinkan yang menyediakan instrumen bagi pengguna di mana mereka dapat secara eksplisit mengungkapkan kontribusi terperinci dari masing-masing hasil proyek masing-masing ke arah pencapaian SDGs. Peserta lokakarya regional ini diharapkan dapat menggunakan SETI untuk mengukur kinerja capaian target dan indikator SDGs di masing-masing wilayah maupun unit kerjanya.

"Tujuan utamanya bagaimana kita bisa mengkur metodologi progress mengenai implementasi dari SETI," tuturnya.

Sebagaimana kita ketahui SDGs yang diadopsi oleh PBB pada September 2015 merupakan kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada 2015 lalu. SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan (No-one Left Behind) yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pengamat Kebijakan Publik, Mickael B. Hoelman, meminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Kepala Bappenas untuk segera menertibkan peta jalan (road map) Sustainable Development Goals'(SDGs) atau tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Dia menuturkan, peta jalan SDGs amat penting sebagai acuan bagi pengembangan program ini sampai 2030.

"Semacam panduan kita itu dimandatkan Perpres mengenai Pembangunan Berkelanjutan," ujar dia di Tjikini Lima Cafe, Jakarta, Rabu (8/8/2018).  

Sebelumnya, pemerintah telah menunjukkan komitmen pelaksanaan SDGs dengan meluncurkannya Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs, rencana kerja pembangunan terpadu dan  komprehensif, yang terwujud dari sinergi kerja antara pemerintah dan institusi nonpemerintah.

Meskipun demikian komitmen tersebut harus diperkuat dengan diluncurkannya peta jalan oleh Tim Koordinasi Nasional. Menteri PPN merupakan Koordinator Pelaksananya.

"Koordinatornya adalah Menteri Bappenas, untuk membuat rencana aksi Nasional, dan peta jalan," ujar dia.

"Selambat-lambatnya 12 bulan setelah (Perpres) ditandatangani. Dia (Menteri PPN) masih belum terbitkan roadmap SDGs tahun 2017-2030. Perpres terbit Juni 2017. Sekarang Agustus 2018," tambah dia.

Pemerintah Indonesia mendukung program-program Sustainable Development Goals (SDGs), termasuk Goal 8 SDGs yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta kerja layak bagi semua.

Hal ini sejalan dengan program pembangunan nasional untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, dengan memberikan efek pada penciptaan lapangan kerja serta terwujudnya kerja layak bagi semua.

"Goal 8 SDGs menjadi acuan menyikapi dampak dari perkembangan teknologi dan digitalisasi terhadap dunia kerja, antara lain job shifting, keterampilan baru khususnya soft skills, transformasi hubungan industrial," kata Sekretaris Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker Edi Purnama dalam keterangan Pers Biro Humas Kemnaker pada Kamis (31/5).

Hal tersebut juga disampaikan pada saat memaparkan pandangan Delegasi Indonesia dalam Konferensi Perburuhan Internasional atau International Labor Conference ( ILC) ke 107 di Jenewa, Swiss. Selama ini Pemerintah Indonesia terlibat cukup aktif dalam pembahasan tentang Sustainable Development Goals (SDGs) baik pada forum internasional, regional dan nasional.

Program SDGs  sangat relevan dan sejalan dengan visi pembangunan nasional Indonesia. Ini menjadi prioritas program pembangunan nasional sehingga dinamika ketenagkerjaan tersebut dapat tetap menciptakan pertumbuhan inklusif dan pencapaian kerja layak.

Edi menambahkan pemerintah Indonesia meyakini bahwa pencapaian SDGs dapat lebih ditingkatkan lagi melalui kemitraan yang lebih produktif dan harmonis antara pemerintah, pekerja dan pengusaha.

"Dialog sosial yang kontruktif dan produktif dibutuhkan untuk mengantisipasi tantangan ketenagakerjaan yang berkembang pesat di era digital saat ini," kata dia.