Menko Luhut Fokus Selesaikan Batas Wilayah Maritim pada 2020

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan, beberapa fokus kinerja lingkungan kementeriannya pada 2020. Salah satunya yakni mengenai pembatasan kawasan atau teritorial laut.

Luhut mengatakan, sebagai negara maritim atau negara yang mempunyai wilayah kekuasaan laut yang luas, perlu ada batasan jelas untuk daerah perairan sehingga, tidak mudah diotak-atik oleh negara lain.

"Banyak sekali PR-PR yang selama ini mungkin tidak kita lihat, setelah kita buka ternyata harus segera kita selesaikan. Masalah laut ini memang belum pernah kita tangani secara serius. Seperti masalah-masalah batas maritim ini, saya kira sangat penting," tegas Luhut di ruang Sidang Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Selasa (25/6/2019). 

Di samping itu, Luhut juga mengusahakan agar kepulauan yang ada di Indonesia juga sudah diverifikasi dan memiliki nama pada 2020.

"Kami usahakan supaya pada akhir tahun 2019, 17.509 pulau di Indonesia sudah diberi nama," imbuhnya.

Sebelumnya dalam rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Kementerian Koordinator (Kemenko) dalam APBN Tahun 2020,  Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan anggaran untuk di lingkungan kementeriannya sebesar Rp 344,54 miliar. 

"Kebijakan anggaran Kemenko Maritim 2020 untuk kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian," ujar Luhut.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sebelumnya, Indonesia menjadi negara terakhir di Asia Tenggara yang mengembalikan sampah ke Negara Barat dalam beberapa hari. Tercatat, Indonesia mengirimkan kembali 5 kontainer sampah ke Amerika Serikat (AS).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut. Dia memandang, kebijakan tersebut memang perlu dilakukan.

"Saya kira itu bagus policy begitu," kata dia, saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2019.

Kebijakan serupa, lanjut Mantan Menko Polhukam ini, telah dilakukan oleh negara-negara lain. Sehingga bukanlah hal yang perlu dipertanyakan.

"Karena bukan hanya kita yang melakukan. Filipina juga melakukan. Singapura melakukan. Tidak ada yang aneh. Justru terlambat kita lakukan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan melaksanakan rapat koordinasi di kantornya. Rapat tersebut membahas percepatan pemulihan kawasan pesisir di pulau-pulau perbatasan dengan Malaysia di Wilayah Provinsi Riau.

Dalam pembahasan tersebut tema utama yang disinggung terkait abrasi yang terjadi di sejumlah pulau di kawasan provinsi Riau. Menurut Luhut, abrasi yang terjadi bahkan sudah mencapai sekitar 1 kilometer.

"Ada tadi pulau yang abrasi. Parah sudah itu di provinsi Riau, Riau daratan, pulau Bengkalis, pulau Rangsang," kata dia, saat ditemui, di Kantornya, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2019.

Keputusan rakor, lanjut Luhut adalah membentuk tim khusus untuk melakukan kajian. Tim yang menyertakan kalangan akademisi ini diharapkan dapat memberikan laporan lengkap serta solusi dari masalah abrasi.

"Sekarang kita langsung tim saya minta studi secara komprehensif bersama IPB dan beberapa universitas lain," jelas dia.

Setelah tim selesai melakukan kajian, barulah ditentukan langkah selanjutnya untuk mengatasi persoalan tersebut. "Ya tergantung studinya nanti. Studi dilakukan komprehensif, kita tanggal 15 Juli ketemu lagi untuk dengar laporan mereka. Baru nanti kita buat program nya apa," tandasnya.