Presiden Jokowi Minta Menko Luhut Dongkrak Budidaya Perikanan RI

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku, telah diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan budidaya perikanan Indonesia. Hal itu dilakukan mengingat budidaya perikanan secara nasional belum terlalu optimal.

"Tadi Presiden (Jokowi) minta budidaya perikanan segera didorong," kata dia saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (27/5/2019).

Luhut mengatakan, mulai dari soal perizinan hingga hasil laporan yang diterima pihaknya hasil budidaya perikanan Indonesia belum menunjukkan geliatnya. Sehingga perlu ada evaluasi dan pembenahan yang dilakukan di lingkup kementerian terkait.

"Soal izin, sekarang kita mau percepat aja. Kelihatannya tidak begitu (bagus), laporan yang saya lihat dan saya lihat dilapangan," kata dia.

Seperti diketahui, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan kinerja makro perikanan budidaya tumbuh 4,97 persen dalam periode 2013-2017.

Adapun poduksi perikanan nasional mencapai 16.114.991 ton pada 2017, atau naik 0,74 persen dari 2016 yang sebanyak 16.002.319 ton.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyatakan nilai ekspor perikanan budidaya rata-rata tumbuh 5,24 persen per tahun sepanjang lima tahun terakhir.

Pada 2017, ekspor perikanan budidaya menyentuh USD 1,83 miliar atau naik 13,47 persen dibandingkan 2016. 

Dari segi kinerja mikro, indikator ekonomi mikro sub sektor perikanan budidaya sepanjang 2018 diklaim terus memperlihatkan kinerja yang positi. "Kita yang penting bicara perbaikan ke depan," pungkas Luhut Binsar Pandjaitan.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman  meluncurkan Program 1 Juta Nelayan Berdaulat.

Melalui program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah terpencil.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, program 1 Juta Nelayan Berdaulat dilatarbelakangi oleh fakta jika kekayaan laut Indonesia menurut data UNDP pada 2017 sebesar USD 2,5 triliun per tahun. Namun, baru dapat dimanfaatkan sebesar 7 persen karena minimnya penggunaan teknologi. 

"Kita ingin membuat supaya nelayan-nelayan kita di daerah-daerah terpencil bisa hidupnya tambah baik. Karena tidak perlu melalui tangan ke-2, ke-3, ke-4 untuk menjual barangnya. Jadi ada akses langsung," ujar dia di The Telkom Hub, Telkom Landmark Tower, Jakarta, Senin, 8 April 2019.

Menurut data KKP, lanjut dia, pada 2017 jumlah nelayan Indonesia mencapai 2,7 juta. Akan tetapi, jumlahnya semakin berkurang karena minat menjadi nelayan yang rendah.

Nelayan dengan jumlah hampir 3 juta ini mayoritas berada dalam ambang batas garis kemiskinan dan menyumbang 25 persen angka kemiskinan nasional. ‎

"Masalah utama nelayan Indonesia adalah belum adanya dukungan teknologi untuk menemukan lokasi keberadaan ikan secara akurat, real time dan murah. Ikan hasil tangkapan nelayan cepat membusuk, dan harga jual ikan yang murah di kalangan tengkulak," kata dia.‎ ‎

Masalah lainnya yang juga dihadapi di sektor kelautan dan perikanan yaitu tidak adanya sinyal komunikasi di laut, tidak adanya sarana komunikasi dengan akurat.

Selain itu, transaksi penjualan yang masih konvensional, tidak adanya pertolongan saat terjadi kecelakaan melaut, terbatasnya unit patrol untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia, hingga akses permodalan dengan posisi nelayan yang belum bankable. ‎

"Program 1 Juta Nelayan Berdaulat bertujuan meningkatkan kedaulatan ekonomi nelayan Indonesia melalui dukungan teknologi 4.0, meningkatkan tingkat pemanfaatan sumber daya laut dari 7 persen menjadi minimal 17 persen, mengurangi angka kemiskinan nasional hingga 25 persen dan meningkatkan kedaulatan maritim Indonesia dengan melibatkan nelayan sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan negara," tandas dia.