Tingkatkan Pelayanan Publik, Kementerian PANRB Gandeng Georgia

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin melakukan kunjungan kerja ke Georgia untuk memperkuat kerjasama terkait peningkatan kualitas pelayanan publik. Saat bertemu dengan Menteri Hukum Georgia Thea Tsulukiani, Syafruddin mengatakan Kementerian PANRB selalu membuka diri untuk belajar dan menimba pengalaman positif dari negara-negara sahabat agar dapat terus menghasilkan inovasi pelayanan publik berkelas dunia.

"Saya berharap kunjungan kerja ini dapat bernilai strategis bagi penguatan kerjasama dalam bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik serta berbagi pengalaman dan pengetahuan diantara dua negara," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Dalam bidang pelayanan publik, Indonesia belajar banyak pada praktik pelayanan publik terbaik Georgia yaitu Public Service Hall dan Service Centre of Police. Untuk itu saat kunjungan kerja ini, turut serta juga perwakilan dari pemerintah daerah, tenaga pengajar dan berbagai elemen lainnya untuk mempelajari pelayanan publik di Georgia. 

Pada pertemuan tersebut, Syafruddin menjelaskan program reformasi birokrasi yang sedang berjalan di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Terkait hal itu maka Kementerian PANRB telah menjalankan lima langkah strategis untuk meningkatkan kualiatas pelayanan publik di Indonesia.

Diantaranya adalah penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran. Strategi kedua adalah pendirian 16 mal pelayanan publik (MPP) untuk memudahkan pengurusan berbagai perizinan.

"Keberadaan MPP merupakan pelayanan terintegrasi dari pemerintah pusat dan daerah pada satu tempat sehingga menjadi mudah nyaman dan terjangkau bagi masyarakat," ungkap Syafruddin.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Mantan Wakapolri ini juga menjelaskan pemerintah Indonesia mendorong percepatan impelentasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-goverment, untuk membangun sistem pemerintahan yang terintegrasi secara elektronik.

Kebijakan lainnya adalah open goverment partnership dimana Indonesia bersama dengan Georgia menjadi negara yang menginisiasi sistem open goverment di dunia. Melalui sistem ini maka keterbukaan informasi publik merupakan syarat mutlak untuk melibatkan masyarakat dalam pemerintahan.

"Kebahagiaan dan kesejahteraan akan cepat terealisasi melalui program pemerintah yang fokus menjawab harapan publik," ujar Menteri Syafruddin. Indonesia saat ini juga telah memiliki sistem pengaduan nasional berbasis online bernama SP4N-LAPOR! Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat memberikan keluhan, masukan, dan saran untuk pengembangan pelayanan publik.

Menurut Syafruddin, Georgia merupakan salah satu negara yang berhasil menjalankan reformasi birokrasi. Georgia menjalankan reformasi birokrasi  dimulai dengan menciptakan penegak hukum yang bersih dan berwibawa serta melakukan pemberantasan korupsi.

"Integritas dan kualitas SDM Aparatur dibangun secara tangguh. Hal ini juga menjadi konsentrasi Pemerintah Indonesia," tegasnya.

Sehingga beberapa waktu lalu Indonesia merekrut generasi smart ASN melalui sistem online untuk memenuhi kebutuhan negara dalam mengawal pembangunan.

Berbagai upaya tersebut dilakukan pemerintah agar setiap kementerian dan lembaga berkompetisi untuk menghasilkan inovasi pelayanan publik terbaik. Bukti nyatanya adalah inovasi pelayanan publik Indonesia, Peta Bencana.id milik BNPB kembali meraih penghargaan PBB dalam ajang United Nation Public Service Award (UNPSA) 2019 beberapa hari lalu saat di selenggarakan di Baku, Azebaizan. Melalui inovasi ini mendorong penanggulangan bencana di Indonesia secara simultan dengan melibatkan masyarakat.

Terakhir, Syafruddin sangat mengapresiasi sambutan yang diberikan Pemerintah Georgia terhadap  delegasi Indonesia dalam melakukan kunjungan kerja untuk peningkatan pelayanan publik ini. Menurut dia, kerjasama yang telah berjalan selama ini perlu dikembangkan dalam konteks lebih luas dan lebih strategis bagi kepentingan kedua negara.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menuturkan, perkembangan teknologi menuntut pemerintah untuk memiliki tata kelola kearsipan yang baik. Pengelolaan arsip terintegrasi menjadi bagian penting dalam penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

“Penerapan e-government di bidang kearsipan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban dan kebutuhan,” ujarnya Senin (22/4/2019).  

Pembangunan SPBE (e-government) perlu dilakukan secara progresif dan masif pada pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, e-government juga dibutuhkan untuk penguatan sistem dan jaringan informasi kearsipan.

"Namun lebih dari itu, kearsipan merupakan unsur utama dari suatu upaya membangun pemerintahan yang modern serta menyangga kemajuan suatu bangsa," ujarnya.

Dia pun berharap, setiap instansi dapat membangun penyelenggaraan arsip secara tertib, komprehensif, dan terpadu guna mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintah yang efektif dan efisien.

“Seluruh negara maju di dunia sudah membangun e-government bahkan mendorong terciptanya Smart City, sehingga mampu menopang berbagai kebijakan publik yang strategis dalam membangun kemajuan negaranya,” ucap dia.

Sebelumnya, Syafruddin menyatakan penerapan zona integritas merupakan jawaban dari transformasi tata kelola pemerintahan yang sedang berjalan di Indonesia saat ini.

Menurut dia, pembentukan zona integritas menjadi indikator penting bagi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu mengembangkan lembaga pemerintahan yang efektif, akuntabel dan transparan pada semua tingkatan. 

Syafruddin menjelaskan, berbagai negara di dunia sedang melakukan transformasi tata kelola pemerintahannya agar lebih adaptif dengan memanfaatkan potensi terbaik yang dimilikinya. Ini terlihat saat pertemuan World Goverment Summit di Dubai beberapa waktu lalu di mana semua negara mengubah paradigmanya untuk menjaga eksistensinya dengan tidak lagi mengandalkan kekuatan sumber daya alam yang dimilikinya.

"Berbagai negara saat ini berlomba memacu pertumbuhan kualitas sumber daya manusia sebagai investasi terpenting negara bagi masa depan," ujar dia di Jakarta, Kamis (11/4/2019).

Selain itu, lanjut dia, melalui zona integrasi juga akan menciptakan kepercayaan publik yang tinggi karena kinerja instansi pemerintahannya bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"Birokrasi tidak bisa lagi lamban, berbelit, dan kaku. Setiap lembaga pemerintahan harus bertransformasi agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat," ungkap dia.