Perizinan Masih Jadi Penghambat Utama Investasi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menggelar rapat koordinasi terkait dengan evaluasi kelompok kerja paket kebijakan ekonomi Indonesia pada Senin kemarin. Hadir dalam rapat tersebut yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, dan Wakil Ketua Kelompok Kerja III Raden Pardede.

Yosana yang juga bagian dari Kelompok Kerja Penanganan dan Penyelesaian Kasus (Pokja IV) mengatakan, dalam rakor tersebut ada sebanyak 353 sengketa masalah perizinan investasi yang telah dilaporkan. Dari jumlah tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia telah menyelesaikan lebih dari setengahnya.

"Ini penyelesaian sengketa investasi laporan Pokja IV dan Pokja III tentang paket kebijakan ekonomi. (Jumlah sengketa 353 buah, tapi sudah kami selesaikan lebih dari setengah. Masih ada beberapa bersangkutan nanti kami buat rakortas khusus untuk menyelesaikan," katanya seperti ditulis Selasa (16/7/2019). 

Yosana mengatakan, selama ini yang menjadi hambatan sisi hukum sendiri kadang-kadang berasal dari Kementerian Lembaga dan swasta. "Ada beberapa yang sulit memang jadi kami akan selesaikan. Ingat semalam Presiden Joko Widodo sudah sampaikan harus selesaikan, janga persulit izin-izin," tegasnya.

Mirza Adityaswara menambahkan, selain menyelesaikan masalah proses perizinan, bagian Pokja III sendiri akan memfokuskan kepada peningkatan sektor industri agar bisa mendorong ekspor. Seperti misalnya, industri tekstil, garmen, sepatu, alas kaki, otomotif dan makanan-minuman.

"Kami juga lakukan survei dari responden-responden di sekitar dunia usaha. Bagaimana pendapat mereka mengenai paket-paket regulasi," katanya.

Mirza menuturkan, hasil survei yang dilakukan isu tenaga kerja masih menjadi yang utama. Kemudian Isu tentang perizinan, kecepatan perizinan kemudahan memperoleh izin itu juga masih menjadi isu yang dominan.

"Hasil Survei mengatakan bahwa perizinan di daerah lebih lambat daripada perizinan di pusat. Tentu saja sudah ada daerah-daerah yang sudah progresif, terkait perizinan sudah lebih cepat itu tentu ada. tapi jawaban secara umum koresponden mengatakan perizinan masih jadi masalah utama, dan perizinan di daerah itu juga masih jadi masalah utama," pungkasnya.

Mirza menambahkan, peranan Bank Indonesia sendiri sebagai pihak yang berperan untuk melakukan analisis dan melakukan evaluasi.

"Makanya kenapa BI diminta jadi ketua Pokja III terkait evaluasi karena dianggap pihak yang netral, di luar pemerintah tapi berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah," pungkasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

SumberL Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Presiden terpilih Joko Widodo berjanji akan melakukan efisiensi birokrasi. Jokowi tidak ingin lagi ada proses birokrasi yang lamban dan berbelit-belit.

"Sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi kita. Reformasi struktural agar lembaga-lembaga menjadi semakin sederhana, semakin simpel, semakin lincah," ujar Jokowi dalam pidatonya di Sentul, Minggu (14/7/2019).

Jokowi juga mengawasi mindset para birokrasi. Ia berharap birokrasi zaman sekarang bisa berpikiran inovatif dan adaptif. Pikiran dan pola lama yang tidak efisien pun diminta agar tak lagi lagi digunakan. 

Kepada para birokrasi di lapangan, Jokowi meminta agar pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara maksimal. Sebab, Jokowi akan mengawasi secara langsung dan memberi hukuman bagi birokrasi yang tak efisien.

"Tolong ini dicatat, karena kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita. Akan saya cek sendiri, akan saya kontrol sendiri begitu saya lihat tidak efisien, atau tidak efektif. Saya pastikan akan saya pangkas dan saya copot pejabatnya," tegas Jokowi.

Bukan hanya pejabatnya yang Jokowi copot, lembaga yang tidak efisien pun akan turut dipangkas oleh Jokowi.

Pesan Jokowi tidak hanya diarahkan kepada birokrasi, ia pun berharap para menteri dapat berani menerapkan birokrasi yang efisien. Untuk itulah ia fokus pada menteri yang punya keberanian.

"Oleh sebab itu butuh menteri-menteri yang berani. Kalau ada lembaga-lembaga yang tak bermanfaat dan bermasalah, sekali lagi, kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan saya bubarkan," Jokowi berjanji.