Indonesia Development Forum 2019 Resmi Digelar Hari Ini

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian PPN/Bappenas bersama Pemerintah Australia melalui Knowledge Sector Initiative (KSI) kembali mengelar Indonesia Development Forum (IDF). Ajang berlangsung pada 22-23 Juli 2019 di Jakarta Convention Center (JCC) dan mengundang 250 pembicara dari seluruh dunia.

IDF 2019 tahun ini berfokus pada prioritas Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun ke depan, yakni Sumber Daya Manusia (SDM). Tema tahun ini adalah Mission Possible: Memanfaatkan Peluang Pekerja Masa Depan untuk Mendorong Pertumbuhan Inklusif (Mission Possible: Seizing the Opportunities of Future Work to Drive Inclusive Growth).

Dalam Indonesia Development Forum turut menghadirkan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Duta Besar Australia Gary Quinlan.

"Tahun lalu ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,3 persen dan kita mampu menciptakan lapangan kerja bagi 2,98 juta orang serta menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TBT) menjadi 5,34 persen. Human Development Index (HDI) Indonesia juga meningkat sebanyak 0,82 persen menjadi 71,39," ujar Menteri Bambang.

Peningkatan itu dipandang perlu dioptimalkan, sebab peningkatan Indonesia masih di peringkat menengah saja jika dibanding negara tetangga. Oleh sebab itu, perlu strategi dan perencanaan matang agar bonus demografi Indonesia yang diproyeksikan mencapai 200 juta orang bisa makin produktif.

Isu produktivitas juga juga menjadi target utama kerja sama Australia-Indonesia. Dubes Australia Gary Quinlan sepakat bahwa reformasi kebijakan penting untuk menurunkan ketidaksetaraan dan mendukung ekonomi yang stabil.

"Australia terus berkomitmen dan sangat senang mendukung upaya Indonesia dalam meningkatkan fleksibilitas dan inklusivitas tenaga kerja agar terus bersaing di tingkat global, serta beradaptasi dengan perubahan pola kerja yang cepat," ucapnya.

Ada pun delapan sub-tema Indonesia Development Forum 2019 yang akan menjadi pokok bahasan tahun ini adalah: Mempercepat Transformasi Struktural, Reformasi Sistem Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (TVET) untuk Pekerjaan Masa Depan, Menciptakan Peluang Kerja yang Inklusif, Memperbaiki Iklim Investasi untuk Penciptaan Lapangan Kerja, Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang Berdaya Saing Global, Membina Para Pelaku Usaha Sosial, Mengembangkan Talenta dan Pasar Lokal, dan Meningkatkan Kualitas Modal Manusia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah Indonesia akan fokus membahas mengenai inklusivitas ekonomi digital pada pertemuan tingkat tinggi forum internasional G20 di Osaka, Jepang pada 28-29 Juni 2019.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir menuturkan, pemerintah Indonesia memilih inklusivitas ekonomi digital sebagai salah satu fokusnya dalam sesi pembahasan pada pertemuan G20 karena bisnis rintisan yang berbasis teknologi (startup) di Indonesia kini semakin berkembang pesat.

Bahkan, beberapa perusahaan startup di Indonesia termasuk jajaran unicorn yakni startup dengan valuasi di atas USD 1 miliar atau sekitar Rp 13 triliun.

"Ekonomi digital seperti kita tahu ini merupakan ekonomi baru. Indonesia memiliki beberapa unicorn. Pertemuan G20 ini kesempatan untuk kita mengembangkan industri ekonomi digital untuk menumbuhkan unicorn-unicorn baru di Indonesia,” kata Arrmanatha, seperti dikutip dari laman Antara, ditulis Kamis (27/6/2019).

Dia menuturkan, pertemuan G20 dapat dimanfaatkan untuk membangun kerja sama untuk meningkatkan platform digital ekonomi dalam negeri, terutama mengenai Data Free Flow With Trust (DFFT).

"Terkait penggunaan artificial intelligence (kecerdasan buatan), ini yang dimaksud di sini untuk Indonesia adalah bagaimana kita mendukung konteks free flow of data tetapi pada saat yang sama juga aman. Upaya-upaya membentuk platform untuk memungkinkan free flow data dan adanya aturan supaya hal ini bisa dilakukan secara aman," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menargetkan pada 2020, nilai ekonomi digital Indonesia mencapai USD 130 miliar atau kurang lebih 11 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Tidak bisa dipungkiri, bahwa ekonomi masa depan kita adalah berbasis digital, atau digital ekonomi yang memberikan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dan efektivitas yang jauh lebih tinggi," tutur dia.

Dalam KTTG20 pada 2019, ada empat sesi pertemuan dengan topik pembahasan berbeda yang akan dihadiri oleh para kepala negara G20.

Topik-topik yang akan dibahas dalam keempat sesi itu adalah kondisi ekonomi global, perdagangan dan investasi, inovasi ekonomi digital, dan kualitas infrastruktur, ketiga ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan, inklusivitas, tujuan pembangunan berkelanjutan, keempat isu perubahan iklim, dan lingkungan hidup.

Ada pun isu yang akan menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia dalam KTTG20 itu adalah inklusivitas dalam ekonomi digital dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka pembangunan berkelanjutan.