Kembangkan Bisnis, Pos Indonesia Siap Rambah Industri Digital

Liputan6.com, Jakarta - PT Pos Indonesia (Persero) belum lama ini sempat diguncang isu bangkrut. Kabar itu lantas dibantah oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang menyatakan keuangan perseroan masih terbilang sehat dan tengah melakukan transformasi.

Tak hanya itu, Pos Indonesia juga kini sedang mempersiapkan strategi untuk masuk ke ranah industri digital guna lebih mengembangkan sisi bisnis perusahaan.

"Ya era ke depan digitalisasi. Kalau layanan keuangannya ya pengembangannnya digitalisasi untuk financial service yang kita punya," ungkap Direktur Jaringan dan Layanan Keuangan Pos Indonesia Ihwan Sutardiyanta saat ditemui di Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Selain itu, Ihwan menambahkan, pihaknya juga bakal terus mengembangkan bisnis pengiriman barang yang ia percaya masih berpotensi untuk terus tumbuh jika dikolaborasikan dengan digitalisasi.

"Misalnya kurir dan logistik yang sedang tumbuh adalah seperti industri e-commerce. Maka kita siapkan pick up service, track and tracenya bagus, content delivery harus oke," tuturnya.

"Financial service tentunya orang ke depan makin malas ke kantor pos. Kita harapkan layanan (pengiriman barang) masih ada tapi kita lanjutkan digital," dia menambahkan.

Ihwan lantas coba membuka kemungkinan, jika Pos Indonesia ke depan bisa melebarkan saya bisnisnya dengan membuat semacam platform e-commerce.

"Platform e-commerce sifatnya kita siapkan bermain di kurir. Nanti kita siapkan kurir yang fit sama kebutuhan e-commerce. Kita bangun fullfillment centre, kita siapkan pick upper, dan kita siapkan teknologi yang punya agility tinggi," pungkasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

PT Pos Indonesia baru diterpa isu bangkrut. Dari sekian banyak rumor beredar, yang membuat bertanya-tanya adalah kebenaran gaji pegawai.

Menurut kabar yang beredar, PT Pos meminjam dana dari bank untuk menggaji karyawannya. Bagaimana kebenarannya?

Mengutip dari pernyataan resmi yang dikeluarkan PT Pos Indonesia, Senin (22`/7/2019), PT Pos memang meminjam uang dari bank, namun bukan untuk membayar gaji, melainkan sebagai modal kerja.

Diakui, PT Pos memerlukan modal kerja untuk mendanai operasi, mendanai tagihan dan lainnya. Modal kerja dipinjam dari bank dan bersifat unpledged, artinya tidak ada aset yang diagunkan.

"Membayar gaji termasuk dalam biaya operasi, tapi bukan berarti pinjam uang untuk bayar gaji. Intinya tidak akan ada bank yang mau memberi pinjaman untuk tujuan bayar gaji," jelas pihak Pos dalam pernyataan tersebut.

Sementara lingkup PT Pos Indonesia cukup besar, meliputi jasa pengantaran/kurir, logistik, jasa keuangan, dan layanan pemerintah. Karena Pos juga punya jasa keuangan, perputaran keuangannya per bulan rata-rata Rp 20 triliun per bulan.

Dalam pernyataan dijelaskan pula kalau disrupsi dalam suatu bisnis itu wajar saja.

Untuk menjawab disrupsi ini, PT Pos berencana melakukan transformasi bisnis di semua aspek mulai dari bisnis, sumber daya manusia (SDM), penguatan anak usaha, pengembangan produk baru daln lainnya.

Ditambah lagi, PT Pos adalah anggota Universal Postal Union (UPU), sebuah organisasi PBB yang menaungi postal operations di seluruh dunia, sehingga keberadaan PT Pos tetap dilindungi sesulit apapun keadaan bisnisnya. 

PT Pos Indonesia diguncang isu pailit. Dari kabar yang beredar, perseroan dirumorkan tidak bisa bayar gaji karyawan dan punya banyak masalah.

Melalui pernyataan resmi, PT Pos membantah sedang mengalami krisis keuangan, sebagaimana yang disampaikan anggota DPR RI Rieke Dyah Pitaloka. 

"Benar bahwa diperlukan keterlibatan pemerintah untuk melakukan proses penyehatan Pos Indonesia yang sudah lama tertunda. Dalam rangka penugasan ini, PT Pos memikul 2 tugas besar, yaitu beban masa lalu sebelum terjadinya liberalisasi dan penugasan public service obligation yang belum mendapat kompensasi sesuai dengan tugas yang dipikul," demikian bunyi pernyataan tersebut sebagaimana dikutip pada Senin (22/7/2019).

Namun, perseroan membantah kabar bangkrut yang beredar. PT Pos kemudian membeberkan beberapa alasan konkret bahwa perseroan masih kokoh berdiri.

Pertama, rating korporat mencapai A-, begitu pula rating MTN (medium term note) yang bernilai A-. Untuk utang, semua diklaim lancar.

Sementara, kenaikan gaji rutin (karena inflasi) disebabkan karena cost of living adjusment terus diterapkan.

BPJS dan iuran pensiun dibayarkan dengan lancar tanpa ada gangguan sama sekali. "Hak karyawan tidak tertunda," demikian bunyi pernyataan tersebut.

Seluruh aset PT Pos dalam kendali penuh dan tidak ada yang diagunkan. Kreditur perseroan berasal dari bank pemerintah dan bank asing yang sudah terkemuka.

Pendapatan perseroan yang bersumber dari APBN meliputi PSO (public service obligation), feedistribusi materai, fee penerimaan setoran pajak, jasa kurir surat dinas dan totalnya menyentuh angka Rp 800-an miliar per tahun. Turn over jasa keuangannya mencapai Rp 20-an triliun per bulan.

Selain itu, tidak ada PHK karena restrukturisasi. Dan hingga saat ini, Pos Indonesia masih bisa memberi layanan pos universal 6 hari per minggu dan 4-5 hari per minggu di luar negeri.