Kementerian BUMN Pastikan Pos Indonesia Tak Bangkrut

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan sampai saat ini PT Pos Indonesia (Persero)  sebagai BUMN yang sehat dan melakukan transformasi yang meliputi semua aspek baik bisnis, anak usaha, SDM dan keuangan.

Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengungkapkan, Kementerian BUMN terus mendorong upaya-upaya yang dilakukan PT Pos Indonesia (Persero) dalam mentransformasikan usaha mengikuti perubahan lingkungan usaha yang cepat.

Kementerian BUMN juga mengawasi dengan seksama perkembangan PT Pos Indonesia agar tetap berkarya dan menjalankan fungsinya.

“Kami memastikan bahwa Pos Indonesia masih terus berkarya, hak-hak karyawan dipenuhi. Pos Indonesia adalah perusahan yang sehat dan melakukan transformasi untuk menjadi BUMN yang lebih kuat dan terus melayani masyarakat hingga ke seluruh pelosok Tanah Air,” ungkap Fajar Harry kepada wartawan, Senin (22/7/2019).

Sebelumnya, PT Pos Indonesia baru diterpa isu bangkrut. Dari sekian banyak rumor beredar, yang membuat bertanya-tanya adalah kebenaran gaji pegawai.

Menurut kabar yang beredar, PT Pos meminjam dana dari bank untuk menggaji karyawannya. Bagaimana kebenarannya?

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Mengutip dari pernyataan resmi yang dikeluarkan PT Pos Indonesia, Senin (22`/7/2019), PT Pos memang meminjam uang dari bank, namun bukan untuk membayar gaji, melainkan sebagai modal kerja.

Diakui, PT Pos memerlukan modal kerja untuk mendanai operasi, mendanai tagihan dan lainnya. Modal kerja dipinjam dari bank dan bersifat unpledged, artinya tidak ada aset yang diagunkan.

"Membayar gaji termasuk dalam biaya operasi, tapi bukan berarti pinjam uang untuk bayar gaji. Intinya tidak akan ada bank yang mau memberi pinjaman untuk tujuan bayar gaji," jelas pihak Pos dalam pernyataan tersebut.

Sementara lingkup PT Pos Indonesia cukup besar, meliputi jasa pengantaran/kurir, logistik, jasa keuangan, dan layanan pemerintah. Karena Pos juga punya jasa keuangan, perputaran keuangannya per bulan rata-rata Rp 20 triliun per bulan.

Dalam pernyataan dijelaskan pula kalau disrupsi dalam suatu bisnis itu wajar saja.

Untuk menjawab disrupsi ini, PT Pos berencana melakukan transformasi bisnis di semua aspek mulai dari bisnis, sumber daya manusia (SDM), penguatan anak usaha, pengembangan produk baru daln lainnya.

Ditambah lagi, PT Pos adalah anggota Universal Postal Union (UPU), sebuah organisasi PBB yang menaungi postal operations di seluruh dunia, sehingga keberadaan PT Pos tetap dilindungi sesulit apapun keadaan bisnisnya.