Polemik Pos Indonesia Bagian dari Transformasi Bisnis

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian BUMN memandang polemik yang tengah terjadi di PT Pos Indonesia (Persero) sebagai tahapan perusahaan dalam melakukan transformasi bisnis.

Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN ,Fajar Harry Sampurno mengatakan, saat ini Pos Indonesia tengah menghadapi tantangan besar yaitu disrupsi bisnis.

"Intinya Pos itu sedang mengalami disrupsi bisnis yang luar biasa baik soal surat, logistik maupun giro. Direksi tentu diberi amanah untuk memperbaiki dan membawa Pos ke arah dan bisnis baru," kata Harry saat berbincang dengan Liputan6.com, Minggu (10/2/2019).

Dia menuturkan, sebenarnya Pos Indonesia sudah memiliki cetak biru transformasi bisnis Pos Indonesia. Hal itu pun sudah dijalankan perusahaan mulai 2018.

Dalam cetak biru ini, Harry menilai bisa menjadikan masa depan Pos Indonesia lebih baik dari yang saat ini. Karena arah bisnis Pos Indonesia ke depan menjadi perusahaan logistik dengan core pelayanan e-commerce. 

"Saya baru lihat itu bagus dan mulai dijalankan 2018. Nah mungkin sekali dalam program transformasi jadi masalah karena sebagian karyawan yang sudah nyaman," tegas Harry.

Sebelumnya, Kementerian BUMN meminta kepada jajaran direksi PT Pos Indonesia(Persero) untuk memperbaiki pola komunikasi dengan para Serikat Pekerja yang ada dalam perusahaan.

Arahan ini diungkapkan oleh Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno yang mebawahi Pos Indonesia setelah melihat aksi turun ke jalan oleh para karyawannya.

"Kita minta jangan ribut-ribut, lebih baik dibahas internal Direksi dengan Serikat Pekerja. Mungkin dibangun komunikasi yang baik deh," ucap Harry saat berbincang dengan Liputan6.com, Rabu 6 Februari 2019.

Harry mengaku, polemik para pekerja Pos Indonesia ini nampaknya sudah sampai di telinga Menteri BUMN Rini Soemarno. Mengenai kasus ini, Kementerian BUMN mengaki akan mengevaluasi kinerja perusahaan.

"Soal Pos, kita tampung masukannya dan kota evaluasi, utamanya bisnis dan kinerja perusahaan, termasuk ke depannya," tambah dia. 

Sebelumnya, Kementerian BUMN akhirnya menerima 11 orang sebagai perwakilan karyawan PT Pos Indonesia (Persero) yang melakukan aksi di depan kantor Menteri BUMN Rini Soemarno sejak pagi tadi.

Dalam pertemuan yang berjalan kurang lebih tiga jam tersebut, pekerja Pos Indonesia yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPIKB) menyampaikan beberapa tuntutan mulai dari evaluasi kinerja perusahaan hingga pencopotan Direktur Utama.

Saksikan video pilihan di bawah ini: