Ketua DPD Ingin Pemerintah Setop Impor

Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang mengatakan Indonesia harus mampu berdikari di sektor pangan.

Hal itu ia sampaikan pada pidato pembukaan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Tahun 2019, di ruang sidang MPR.

"Sedangkan di sektor pangan, kami mengajak agar semua pihak dapat mengawal RUU Kedaulatan Pangan. Kita harus memastikan bahwa kebutuhan pangan masyarakat harus selalu terpenuhi dan di waktu yang sama kita juga harus pastikan kesejahteraan para petaninya," tuturnya di Kompleks DPR, Jumat (16/8/2019).

Pria yang akrab disapa Oso itu menjelaskan, jika petani sejahtera, maka negara akan aman sentosa. Sedangkan khusus mengenai kedaulatan politik, pihaknya mengaku akan selalu mendukung politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan oleh pemerintah.

"Ke depan, segala upaya kita dalam rangka membangun kedaulatan energi, kedaulatan pangan, hingga kedaulatan politik sebagai bangsa harus menjadi perhatian kita semua," paparnya.

Selain isu demokrasi, keadilan, dan pemerataan pembangunan, kata dia hal strategis lainnya adalah ke-berdikari-an ekonomi.

"Diperlukan niat dan nyali yang besar untuk mewujudkan ekonomi berdikari sebagai kekuatan utama dalam membangun bangsa," tegas Ketua DPD.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang mendukung pemerintah memindah Ibu Kota di Kalimantan.

"Kami mendukung rencana Pemerintah untuk segera merealisasikan pemindahan Ibukota negara ke Pulau Kalimantan," kata pria yang karib disapa Oso itu dalam Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Terkait hal itu, kata Oso, DPD RI sebagai representasi daerah akan konsisten dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan fungsi pengawasan yang ada, kata dia, DPD akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas RAPERDA dan PERDA sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD," ujar dia.

"DPD RI merasa perlu melakukan hal ini guna memastikan bahwa seluruh daerah yang ada agar tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar dia.

Oso juga mengatakan, Presiden Jokowi telah menepati janjinya dalam menjalankan visi dan misinya.

Misalnya, kata dia, BBM satu harga, pembangunan infrastruktur, hingga keberhasilannya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen per tahun sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan hingga menjadi 9,66 persen pada tahun 2018.

"Dengan prinsip 'desa maju, wong cilik gumuyu', kami juga mengapresiasi atas telah tersalurkannya anggaran dana desa hingga mencapai Rp 257 triliun. Dan dengan keyakinan bahwa Indonesia akan maju jika daerah-daerahnya maju, maka kami mendorong agar dalam 5 tahun ke depan, alokasi dana desa tersebut dapat terus ditingkatkan," kata dia.

Termasuk, kata dia, dukungan pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu unsur penting dalam mendukung perekonomian nasional.

"Di sisi lain yang perlu mendapat perhatian adalah pembentukan regulasi khusus terkait dengan pembangunan daerah kepulauan sebagai salah satu solusi dalam menghilangkan kesenjangan," tandas Oso.