Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati Menguat, Bakal Kurangi Pengaruh Jokowi?

PUPR: Butuh Waktu 4 Tahun Bangun Infrastruktur Dasar Ibu Kota Baru

Infrastruktur yang bakal dibangun lebih awal tersebut adalah infrastruktur dasar mulai dari jalan raya, bendungan hingga sarana air bersih.

oleh Tommy K. Rony diperbarui 26 Agu 2019, 14:00 WIB

Diterbitkan 26 Agu 2019, 14:00 WIB

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono memberikan penjelasan terkait penembakan terhadap 31 pekerja yang tengah membangun Trans Papua saat konferensi pers di Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (4/12). (Merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan butuh waktu 3-4 tahun dalam pembangunan infrastruktur di ibu kota baru nantinya.

Menteri PUPR Basuki Hadimoeldjono menegaskan, infrastruktur yang bakal dibangun lebih awal tersebut adalah infrastruktur dasar mulai dari jalan raya, bendungan hingga sarana air bersih.

"Mungkin desain and build kita selesaikan pertengahan 2020 dan untuk konstruksinya sendiri butuh waktu 3-4 tahun menyelesaikan konstruksi infrastruktur dasara itu tadi," tegas Basuki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Mengenai anggarannya, Basuki menegaskan, pembangunan infastruktur dasar di ibu kota baru ini lebih banyak berasal dari APBN. Adapun porsi APBN dalam pemindahan ibu kota ini sebesar 19 persen dari total perkiraan anggaran sebesar Rp 466 triliun.

"Tidak semua 19 persen anggaran itu untuk ini, tapi ini salah satunya," tegas Basuki.

"Sehingga target 2023-2024 akan ada pergerakan ke sana masih masuk. Dengan jadwal ini mudah-mudahan masih bisa kita tangani," pungkas Basuki.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jokowi: Lokasi Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur

Belanja ke Mal, Jokowi Jadi Rebutan Swafoto Warga Palembang

Presiden Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat menyambangi Palembang Square, Palembang (21/1). Warga yang antusias tampak sibuk menyiapkan telepon genggam untuk mengabadikan momen tersebut. (Liputan6.com/Pool/Biro Setpres)

Teka-teki di mana lokasi Ibu Kota baru Republik Indonesia akhirnya terjawab. Presiden Jokowi mengumumkan, lokasi Ibu Kota baru berada di Kalimantan Timur.

"Pemerintah telah melakukan kajian-kajian negara lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutainegara Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi di Istana, Senin (26/8/2019).

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Adita Irawati saat dikonfirmasi Liputan6.com, membenarkan pengumuman Ibu Kota baru akan disampaikan Jokowi hari ini.

"Ya betul hari ini (lokasi Ibu Kota baru) akan diumumkan Presiden," ujarnya, Senin (26/8/2019).

Namun, Adita enggan membocorkan di mana lokasi yang nantinya akan menjadi pusat pemerintahan. Menurut dia, Presiden Jokowi yang berhak mengumumkannya ke publik.

"Tunggu presiden saja," ucap dia.

Ini Alasan Jokowi Pilih Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai Ibu Kota Baru RI

Pimpin Ratas, Jokowi Pinta Pembangunan Infrastruktur Dipercepat

Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (26/5/2015). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan lokasi Ibu Kota baru berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di sebagian Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Jokowi mengatakan, ada alasan mengapa Ibu Kota dipindah ke kedua wilayah tersebut.

"Pertama, risiko bencana minimal. Baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan longsor," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Senin (26/8/2019).

Kedua, lokasinya strategis berada di tengah-tengah Indonesia. Ketiga, dekat dengan wilayah kota yang berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda.

"Empat, infrastruktur lengkap dan lima, telah tersedia lahan pemerintah 158 ribu hektare," kata Jokowi.

Lanjutkan Membaca ↓