Pemerintah Mulai Antisipasi Ancaman Resesi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, Indonesia harus memiliki anggaran yang solid untuk mengantisipasi potensi resesi ekonomi dunia di 2020. Penganggaran yang solid dilakukan dengan merancang APBN yang rasional.

"Ya kita pada intinya harus punya anggaran yang solid untuk mengantisipasi potensi resesi dunia 2020, karena itu targetnya dibuat serasional mungkin," ujar Bambang saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/9/2019).

Bambang melanjutkan, dalam RAPBN 2020, pemerintah juga sudah menyiapkan pengalokasian anggaran untuk pencegahan dampak terburuk dari resesi. Adapun resesi adalah kemerosotan pertumbuhan ekonomi dalam dua kuartal berturut-turut dalam satu tahun.

"Alokasi penganggarannya pun dibuat dengan upaya untuk mencegah dampak terburuk resesi yang kemungkinan terjadi di 2020," jelas Bambang.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, ekonomi global telah mengalami perlambatan dan kemungkinan terjadinya resesi akan semakin besar. Untuk itu, dia meminta jajaran menterinya membuat langkah-langkah antisipasi dalam menghadapi krisis ekonomi.

"Payung harus kita siapkan, kalau hujannya besar, kita enggak kehujanan. Kalau gerimis kita enggak kehujanan," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas antisipasi perkembangan perekonomian di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (4/9).

Menurutnya, dampak krisis ekonomi global sudah terjadi di beberapa negara. Contohnya, mata uang yuan dan peso yang mengalami depresiasi. Sehingga, pemerintah perlu menyiapkan langkah-langkah konkret untuk mengantisipasi dampak resesi.

"Tantangan itu harus kita antisipasi, hadapi, dan kita harapkan, langkah-langkah antisipatif sudah benar-benar konkret kita siapkan dan berharap, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan dampak dari resesi bisa kita hindarkan," ucapnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengungkapkan salah satu alasan mengapa para investor masih memilih Pulau Jawa dan Sumatera untuk berinvestasi. Hal itu dikarenakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kawasan tersebut masih tinggi di bandingkan wilayah lain.

Menteri Bambang menyebut, kontribusi PDRB Pulau Jawa dan Sumatera tetap mendominasi dengan angka yang tidak pernah turun di bawah 80 persen dari PDB Indonesia. Kondisi ini berbanding terbalik dibandingkan dengan wilayah Kalimantan dan Sulawesi, atau di Maluku dan Papua.

"Kalau Pulau Jawa dominan, maka oportunity orang Jawa punya income lebih besar dibandingkan Kalimantan. Otomatis peluang perbaikan income di sana terbatas apalagi di Maluku dan Papua kontribusinya hanya sekian persen," kata dia dalam dialog Ibu Kota Negara Baru di Kantornya, Jakarta, Senin (16/9).

Merujuk pada data Bappenas, selama 35 tahun kontribusi PDRB di Pulau Jawa dan Sumateran tidak pernah mengalami penuruhan. Penurunan hanya terjadi pada saat krisis ekonomi pada tahun 1998 menjadi 79,8 persen, selebihnya masih berada di kisaran 80 persen.

"Pada tahun 1983 sebesar 81,8 persen 35 tahun tidak bergerak masih 80,1 persen di 2018. Ketimpangan antar daedah tidak pernah disentuh. Tahun 1998 turun sebesar 79,8 persen kemudian dia naik lagi" kata dia.

"Di 2045 apakah kita mau liat grafik tetap seperti ini? yang senamg hanya Jawa dan Sumatera ini tidak adil bagi orang yang diluar Pulau Jawa," tambah dia.

Oleh karena itu, untuk melakukan pemerataan ketimpangan antar daerah tersebut salah satu langkah nyatanya adalah pemindahan lokasi ibu kota negara ke wilayah Kalimantan. Dengan demikian, pusat investasi tidak hanya bergantung di Pulau Jawa saja, melainkan akan menjangkau keseluruhan.

"Mana masalah lebih serius ketimpangan kelompok pendapatan atau ketimpangan antar daerah? Saya akan jawab ketimpangan antar daerah. Karena itu penyebab antar kelompok pendapatan," tandasnya.