Menko Darmin Beberkan Pencapaian 5 Tahun Jokowi-JK

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menjadi pembicara dalam acara Apindo Investment & Trade Summit, di Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Menko Darmin menyampaikan beberapa capaian selama lima tahun Pemerintahan Jokowi-JK.

Menko Damrin mengatakan, selama lima tahun bergabung di pemerintahan telah banyak capaian yang dirasakan oleh masyarakat, salah satunya yakni pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Baik itu jalan, pelabuhan, laut, waduk, hingga yang terakhir diresmikannya pengoprasian palapa ring.

"Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK selama lima tahun telah membangun cukup besar-besaran infrastruktur. Itu juga membawa banyak benefit bagi kita membuka konektivitas bagi kita melancarkan kegiatan ekonomi," kata dia dalam sambutannya, di Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Menko Darmin menyebut kehadiran infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah ke depan akan berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab, selain konektivitas akan mudah mobiliasi barang ekspor dan impor pun akan memakan waktu cepat.

"Bagaimanpun juga infrastruktur itu tidak didasarkan pertimbangan jangka pendek dia dirancang dengan pertimbangan jangka panjang," jelasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dia pun berharap, agar pemerintahan selanjutnya tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Utamanya adalah menghubugkan infrastruktur dengan sentra-sentra kegiatan ekonomi seperti pariwsata, kawasan industri, hingga kawasan ekonomi khusus.

"Jadi infrastruktur tetap prioritas dengan catatan kita tidak lagi fokus benar kepada backbone infrastruktur," tandasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Peringkat daya saing Indonesia turun lima peringkat pada 2019, yakni berada di posisi 50 dari yang sebelumnya berada di urutan 45 pada 2018. Indonesia hanya berhasil mengantongi skor 64,6, turun tipis 0,3 dari tahun lalu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, turunnya posisi peringkat daya saing Indonesia dikarenakan beberapa perbaikan yang di lakukan di Tanah Air belum berjalan maksimal. Sementara di sisi lain, negara-negara berada di atas Indonesia perbaikannya sudah lebih baik dan cepat.

"Turun 0.3 poin skornya itu tapi peringkatnya turun 5 dari itu. Sebetulnya pasti penyebabnya karena orang lain perbaikinnya lebih cepat (dari kita)," kata dia saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Kamis (10/10).

Melihat kondisi tersebut, Menko Darmin menyatakan bakal ada perubahan-perubahan besar untuk mendongkrak kembali peringkat daya saing Indonesia. Baik itu masalah perizinan, hingga pada kebijakan lainnya. Beberapa hal tersebut pun, nantinya bakal disampaikan oleh pemerintahan selanjutnya.

"Nanti itu akan diresmikannya dan di umumkannya pada awal pemerintahan baru Pak Jokowi sekarang ktia tuntaskan dulu mudah-mudahan beberapa hari ini tuntas walaupun tidak berarti pekerjaan rumahnya selesai," kata dia.

Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut mengatakan beberapa fokus yang dikerjakan di sisa masa akhirnya yakni masalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Nantinya dia menginginkan agar pemberian IMB bisa dilakukan melalui Online Single Submission (OSS).

"Contoh IMB misalnya itu barang paling susah dapatnya gak tau berala lama baru keluar karena keputusnnya di ambil dalam rapat, rapatnya berapa kali kita gak tau. Ke depannya mau kita ubah. Ada standarnya bangunan itu ada standarnya itu yang gak pernah kita buat selama ini," jelasnya.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani pun berpendapat sama. Dia menilai sebetulnya skor peringkat daya saing Indonesia bukannya turun, hanya saja negara-negara lain lompatannya jauh lebih cepat dari Indonesia. Sebab itu, salah satu upayanya mendongkrak kembali adalah mendorong Sumber Daya Manusia (SDM).

"Ini sebetulnya sudah di addres pemerintah masalah human capital jadi pekerjaan rumah utama dan ini akan menajdi priroitas Pak Presiden lima tahun ke depan bagaimana human capital ini sehingga tentunya produktifitas meningkat dan daya siang tinggi," kata dia.

Rosan mengatakan, persoalan ini memang tidak bisa diselesaikan pemerintah sendiri maupun dunia usaha. Oleh sebab itu, masalah ini perlu dipikirkan secara bersama-sama oleh Kementerian Lembaga (KL) terkait lainnya.