Desentralisasi Kawasan Industri jadi PR Menperin Agus Gumiwang

Liputan6.com, Jakarta - Penetapan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian (Menperin) dalam Kabinet Indonesia Maju, dibarengi dengan ekspektasi tinggi kinerja industri nasional bisa meningkat signifikan selama lima tahun ke depan.

Institute for Development Economics and Finance (Indef) memberi sejumlah catatan pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan Agus dalam mengemban amanat sebagai komandan sektor manufaktur.

Peneliti Senior Indef Enny Sri Hartati menilai jabatan Menperin di periode kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukanlah pekerjaan yang ringan.

Jika melihat catatan Badan Pusat Statistik (BPS), kerja keras yang harus dilakukan di sektor manufaktur tercermin dari realisasi pertumbuhan industri pengolahan yang secara tahunan (year on year/YoY) baru menembus angka 3,54 persen di kuartal II 2019.

Angka tersebut melambat dari periode yang sama tahun sebelumnya (kuartal II 2018) sebesar 3,88 persen. Bahkan, sampai pertengahan tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi sektor manufaktur merupakan yang paling kecil sejak kuartal II 2017 atau dua tahun lalu. Padahal, pemerintah memasang target pertumbuhan industri bisa mencapai 5,4 persen sampai akhir 2019 nanti.

“Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam tiga tahun terakhir di bawah Pak Airlangga Hartarto (Menperin terdahulu) kinerjanya jeblok. Padahal beliau berpengalaman di Komisi VI DPR yang membidangi sektor industri, dan juga anaknya mantan Menperin,” ujar Enny di Jakarta, Senin (28/10/2019).

Padahal menurut Enny, Airlangga mampu menulis dengan sangat baik buku berjudul ‘Merajut Asa, Membangun Industri Menuju Indonesia yang Sejahtera dan Berkelanjutan’ di akhir masa jabatannya sebagai Menperin.

“Di buku itu sangat komplit sekali dipaparkan permasalahan sektor industri nasional. Anehnya, selama tiga tahun di Kemenperin, juga tidak dilakukan. Sehingga yang harus dilakukan Pak Agus adalah berkonsultasi dengan Pak Airlangga apa yang menyebabkannya tidak bisa mengeksekusi semua programnya selama tiga tahun kemarin,” kata Enny.

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Indef menurut Enny telah memetakan dua PR utama yang harus bisa diselesaikan Agus Gumiwang apabila ingin dibilang sukses sebagai Menperin, yaitu melakukan Desentralisasi Industri sekaligus Sentralisasi Perizinan agar investor sektor pengolahan tertarik masuk ke Indonesia.

“Pengembangan kawasan industri ke Indonesia Timur memang harus dilakukan karena lahan di Jawa sudah eksklusif sekali. Selain itu kalau ingin memberikan nilai tambah bagi sumber daya alam komoditas melalui industrialisasi memang harus dilakukan di Indonesia Timur yang punya basis tambang, perkebunan, atau kelautan dan perikanan,” jelasnya.

Namun, Enny mengingatkan fasilitas di kawasan industri baru di luar Jawa masih sangat terbatas dari sisi infrastruktur maupun konektivitas. Hal tersebut membuat investor enggan berinvestasi disitu.

“Untuk kawasan di luar jawa harus ada intervensi dan inisiasi pemerintah. Kalau menunggu swasta masuk jadi kelamaan, karena swasta itu kan hanya bicara untung rugi. Apalagi pemerintah belum bisa menjamin kepastian pasokan energi dan pembangunan jalan menuju kawasan dan sebagainya. Padahal kalau ada itu, pasti ada daya tarik bagi tenant untuk masuk dan memungkinkan swasta tertarik membangun kawasan industri,” tegas Enny.

Ia mengingatkan, pemerintah sebelumnya telah sukses membuka 10 kawasan industri baru yakni Morowali, Bantaeng, Konawe, Palu, Sei Mangkei, Dumai, Ketapang, Gresik, Kendal, dan Banten. Enny menyarankan kepada Kemenperin untuk bisa menjadikan minimal dua diantaranya sebagai pilot project kawasan industri ideal yang menarik minat investor untuk masuk karena sudah tersedia pasokan energi, infrastruktur dan baik konektivitasnya.

“Daripada membangun lagi yang baru, lebih baik 10 yang sudah dibangun itu direalisasikan minimal satu atau dua sebagai pilot project,” jelasnya.

PR Kemenperin lainnya yang tidak kalah penting menurut Enny adalah harus mampu mendorong disetujuinya perizinan investasi satu pintu dalam rapat Kabinet Indonesia Maju.

Ia menjelaskan mengapa Vietnam belakangan ini muncul sebagai surga baru penanaman modal karena investor dimanjakan bukan hanya dengan fasilitas fiskal maupun non fiskal saja, tetapi juga diberikan pelayanan yang memudahkan urusan bisnisnya di negara tersebut.

Enny menjelaskan di Indonesia ada banyak tipe kawasan industri, mulai dari Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Berikat Nasional, sampai Free Trade Zone seperti di Batam. Namun, fasilitas yang diberikan kepada investor tidak jelas seperti yang disebutkan dalam peraturan pembentukan kawasan tersebut.

“Bandingkan dengan Vietnam, mereka kalau sudah menetapkan di suatu kawasan si investor bisa mendapatkan fasilitas tertentu ya itu yang diberikan, tidak bersyarat seperti di Indonesia. Contohnya dalam paket stimulus ekonomi sudah disebutkan ada tarif khusus listrik dan gas untuk industri, tapi kenapa jadi Omdo semua,” tegas Enny.

Hal lain yang menurutnya bisa dicontoh dari negara lain, termasuk dalam pengurusan berbagai proses administrasi birokrasi.

“Jadi hampir semua kawasan industri yang ada di negara-negara tetangga kita itu single authority. Jadi satu kewenangan siapa yang mengelola kawasan tersebut. Investor ya tahunya berurusan dengan pengelola tersebut. Nanti misalnya pengelola harus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Teknis, maka itu urusannya pengelola. Sementara di Indonesia kan nggak seperti itu, investor mengurus masing-masing sesuai kewenangan instansi yang diatur Undang-undang. Itu bikin ribet, dan orang jadi malas investasi ke Indonesia,” kritiknya.

Pemegang gelar Doktor dari Institut Pertanian Bogor itu juga mengingatkan Presiden Jokowi untuk tidak berkaca pada program 100 hari Menperin yang baru, dalam menilai keberhasilan atau kegagalan pejabat yang dipilihnya.

“Karena masyarakat itu nggak antusias dengan program kerja 100 hari atau 10 hari yang penting ada kebijakan konkret. Karena kalau di sektor teknis, tidak bisa dalam jangka waktu yang pendek bisa langsung dilihat hasilnya. Minimal Menteri terkait bisa melakukan debottle necking saja sudah sangat bagus itu,” jelas Enny.

Presiden Jokowi sendiri telah menekankan fokus kerja Kabinet Indonesia Maju dalam lima tahun ke depan adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM), penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan usaha kecil, mikro, dan menengah.

Visi tersebut akan dilanjutkan oleh Kemenperin melalui berbagai program dan kebijakan strategis yang telah dijalankan.

“Semua yang dijalankan oleh Menteri sebelumnya, bapak Airlangga sudah baik, tugas saya hanya melanjutkan. Tetapi ada tugas-tugas yang harus segera diselesaikan, sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden,” kata Menperin, Agus Gumiwang Kartasasmita pada akhir pekan.

Agus mengungkapkan, pihaknya akan mendorong transformasi sektor manufaktur dan pembangunan wilayah-wilayah industri.

“Bahkan, Bapak Presiden secara khusus menekankan pada pengembangan sektor industri kecil dan menengah (IKM),” papar Agus.

Berdasarkan program prioritas peta jalan Making Indonesia 4.0, pemerintah fokus untuk mengakselerasi sektor manufaktur agar melakukan transformasi ke arah industri 4.0 atau digitalisasi. Upaya strategis ini dinilai bisa meningkatkan produktivitas secara lebih efisien sehingga mampu mendongkrak daya saing.

Melalui penerapan industri 4.0, diyakini bisa mengoptimalkan potensi pada penambahan pertumbuhan ekonomi sekitar 1-2 persen dari baseline pertumbuhan 5 persen, peningkatan kontribusi industri terhadap PDB hingga 25 persen, peningkatan net export sebesar 10 persen, dan menciptakan sebanyak 17 juta lapangan kerja. Aspirasi besar dari sasaran tersebut, menjadikan Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara yang punya perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030.

Sedangkan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, mengatakan pada pemerintahan Joko Widodo jilid II, pengembangan dan keberadaan kawasan industri sangat penting dalam menyokong pembangunan ekonomi nasional.

“Pengelola dan pengembang kawasan industri turut membantu program hilirisasi industri manufaktur yang dicanangkan pemerintah dengan memberikan fasilitas yang ada di dalam kawasan. Hilirisasi industri pengolahan sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam yang ada dan meningkatkan serapan tenaga kerja,” katanya.

Hilirisasi industri, menurut Sanny, diarahkan untuk meningkatkan ekspor sehingga menambah devisa negara.

“Ujungnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain peran kawasan industri menjadi penting dan strategis untuk pembangunan ekonomi, khususnya bagi industri manufaktur,” ujar Sanny.

Lebih lanjut, persoalan industri manufaktur menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun dunia usaha. Bagi pengembang kawasan industri, hal ini penting karena kewajiban yang tertuang dalam UU Nomor 3/2014 tentang Perindustrian yang menyatakan bahwa perusahaan industri yang akan menjalankan industri wajib berlokasi di kawasan industri. Selain itu, fasilitas yang ada dalam kawasan industri dan sekitarnya ikut mempengaruhi daya saing produk industri.

“Pengelola dan pengembang bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas jaringan telekomunikasi, logistik, listrik, pembuangan limbah, dan lainnya di dalam kawasan industri. Pada tahun-tahun ke depan, pembangunan ekonomi nasional akan didukung oleh pertumbuhan industri pengolahan yang harus lebih baik dari sebelumnya,” tuturnya.

Sanny menambahkan, sebagai upaya mendukung pemerataan ekonomi, pihaknya meminta anggotanya untuk mendorong industri keluar Jawa, terutama daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, baik tambang, agro, maupun kelautan.

Luas kawasan industri yang sudah beroperasi di Jawa tercatat sebesar 34.050,93 hektare dan di luar Jawa sebesar 13.161,83 hektare. Adapun, luas kawasan industri di Jawa yang dalam tahap persiapan sebesar 3.523 hektare dan luar Jawa sebesar 35.320,83 hektare.

Pada tahun lalu, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 19,86 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), atau paling tinggi dibandingkan sektor lainnya. Sektor ini juga menjadi penggerak kegiatan ekonomi lainnya karena kehadiran industri manufaktur di suatu daerah akan memberikan multiplier effect.