Uni Eropa Pertanyakan Soal Aturan Sertifikasi Halal di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan materi pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan delegasi EU Asean Business Council. Airlangga menyebut, delegasi yang dipimpin Donald Kanak itu menyoroti regulasi Jaminan Produk Halal (JPH).

“Industri farmasi, memberi catatan terkait regulasi di Indonesia terkait lokalisasi dari lokal konten dan mereka dukung itu. Tentu mereka butuh tambahan penjelasan atau regulasi yang lebih praktis terkait halal law,” jelas Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Selain soal regulasi, delegasi EU Asean Business Council juga menyampaikan rencana ekspansi perusahaannya yang sudah berada di Indonesia.

“Mereka ini perusahaan yang sudah invest di Indonesia dan cukup lama di Indonesia seperti HSBC, juga Royal Dutch Shel Company, Michlellin yang invest synthetic rubber dan punya kebun karet dan awal tahun ini mengakuisisi Multistrada,” ujar mantan Menteri Perindustrian ini.

Sebagai informasi, delegasi ini berasal dari 50-an perusahaan Eropa. Di awal pertemuan, Jokowi menyampaikan keberatan atas diskriminasi Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit Indonesia.

"Minyak sawit Indonesia terus menerima diskriminasi baik dari segi kebijakan maupun dari perusahaan-perusahaan Eropa. Tentu saja Indonesia tidak akan tinggal diam dengan diskriminasi ini," tegas Jokowi.

Reporter: Titin Supriatin

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Indonesia tidak boleh hanya menjadi rujukan standardisasi sertifikasi halal dunia. Namun, juga harus mampu menguasai pasar halal dunia dengan cara menggenjot ekspor produk halal.

"Kita harus meningkatkan ekspor kita yang sekarang ini baru 3,1 persen dari total nilai ekspor di pasar halal dunia," kata Ma’ruf Amin saat membuka Internasional Halal Festival 2019 di Universitas Brawijaya Malang, Rabu, 27 November 2019.

Produk halal Indonesia belum mampu memanfaatkan peluang di pasar halal dunia. Brazil masih jadi eksportir nomor 1 dunia dengan nilai 5,5 miliar dolar Amerika. Indonesia juga masih kalah dengan Australia yang nilai ekspornya mencapai 2,4 miliar dolar Amerika. 

"Kita masih kalah jauh. Bahkan impor kita untuk produk halal tertentu pada tahun ini sudah mencapai 214 juta dollar Amerika," kata Amin.

Menurutnya, produk halal di Indonesia tidak hanya dikonsumsi untuk umat Muslim, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Produk halal harus terus ditingkatkan dan dikembangkan agar tidak hanya jadi pasar dan endorse bagi produk luar yang masuk ke Indonesia.

Dari sisi sertifikasi, produk halal Indonesia merupakan yang terbaik dan unggul. Lebih dari 56 lembaga sertifikasi halal dunia menggunakan standar Indonesia. Namun, sebagai rujukan standar sertifikasi saja dinilai tidak cukup.

"Kita tak mau hanya seperti itu, kalau bisa jadi produsen dan mengespor produk halal ke dunia," kata Ma'ruf Amin.

Tidak hanya produk halal, ekonomi syariah juga harus ditingkat. Sampai dengan Januari 2019, pangsa pasar ekonomi syariah baru mencapai 8,6 persen dari total pasar keuangan nasional. Dari jumlah itu, perbankan syariah baru mencapai 5,6 persen.