Dirut Bulog Budi Waseso: Disposal 20 Ribu Ton Beras Bukan Dimusnahkan

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas) menjelaskan mengenai kebijakan disposal beras. Dia mengungkapkan, Bulog telah melepas stok beras yang mutunya sudah mengalami penurunan sebanyak 20.000 ton. Pelepasan stok tersebut bukan berarti dimusnahkan atau dibuang.

Buwas menjelaskan, stok yang dilepaskan Bulog tersebut sudah melalui pemeriksaan laboratorium yang direkomendasi Badan Ketahanan Pangan Kementan dan BPOM.

“Meski demikian beras tersebut masih memiliki manfaat dengan melakukan pengolahan penukaran, penjualan di bawah HET (Harga Eceran Tertinggi) serta dihibahkan untuk bantuan kemanusiaan,” kata dia, di kantornya, Selasa (3/12/2019).

Hal tersebut, kata dia, sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor 38 Tahun 2018 tentang pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah.

“Ya karena penyerapan gabah dan beras yang dilakukan Bulog dalam rangka penugasan pemerintah, maka sesuai UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, maka apabila ada potensi kerugian atas penugasan akan ada kompensasi. Jadi Bulog tidak pernah minta-mimta ganti rugi hanya berdasarkan regulasi saja,” ujarnya.

Buwas menambahkan, beras yang masuk ke Gudang Bulog telah melalui proses pemeriksaan kualitas oleh surveyor independen.

“Dan perawatan kualitas dalam gudang sesuai dengan SOP yang berlaku sehingga beras selalu dalam kondisi segar dan baik,” tutupnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, rencana pemusnahan 20.000 ton beras yang hendak dilakukan Badan Urusan Logistik (Bulog) menuai kritik dari masyarakat. Salah satunya dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI).

Ketua Umum APPSI, Ferry Juliantono menegaskan para pedagang menolak rencana pemusnahan beras yang hendak dilakukan Bulog. Pemusnahan beras yang telah tertimbun selama setahun belakangan itu sangat mubazir.

Mengingat keberadaan beras yang sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya kalangan pra sejahtera saat ini. "Kenapa dimusnahkan kalau masih bisa dimakan?," ungkap dia, pada Senin 2 Desember 2019. 

Dia mengaku, pedagang bersedia menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pemerintah diharapkan dapat menghibahkan beras yang dinilai rusak dan tidak layak konsumsi itu kepada APPSI.

Selanjutnya, beras tersebut akan diolah kembali agar dapat dikonsumsi untuk segera didistribusikan kepada masyarakat tidak mampu. "Hibahkan saja beras ke APPSI nanti kami yang akan mengolah dan mendistribusikannya. Karena masih banyak rakyat yang membutuhkan daripada dimusnahkan," tegas dia.

Selain itu, hibah atas beras tersebut katanya dapat menekan pengeluaran negara. Sebab diketahui biaya pemusnahan beras membutuhkan anggaran yang cukup besar. "Apalagi proses pemusnahan 20.000 ton beras juga perlu anggaran negara yang besar," tambah dia.

Menurut dia, fenomena penimbunan beras harus dapat menjadi pelajaran bagi seluruh pihak, khususnya Bulog. Sistem penyimpanan beras Bulog harus diubah menyesuaikan musim panen dan jumlah pasokan beras.

Penyimpanan beras tidak melulu dalam bentuk beras butir. Namun dapat berupa gabah yang memiki waktu penyimpanan yang lebih lama dibandingkan dengan beras butir.

"Bulog seharusnya bisa alert (waspada) manakala stok beras di gudang ada yang sampai setahun. Bulog sebaiknya sekarang menyimpan gabah kering giling di gudang yang lebih tahan lama," jelas Ferry.

Terkait usulan APPSI tersebut, pihaknya kini akan bertemu dengan Bulog guna membahas pemanfaatan beras, termasuk kemungkinan hibah beras.