Eropa Boikot Produk Sawit, Pemerintah Belum Berpikir Serang Balik

Beberapa produk pertanian asal Uni Eropa yang masuk ke Indonesia tidak berdampak dan mengancam industri dalam negeri.

oleh Arthur GideonLiputan6.com diperbarui 17 Des 2019, 13:45 WIB
Diterbitkan 17 Des 2019, 13:45 WIB
BMW Business Alliance Sambut Kehadiran Garuda Indonesia Airbus
Deretan mobil BMW M2 menghiasi First Class Flying Experience dalam program penjualan inovatif dari THE NEW 7 dan peluncuran Pesawat Garuda Indonesia Airbus 330-900 neo di Bandara Soetta Tangerang, (27/11/2019). (Liputan6.com/HO/Ismail)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Pradnyawati, mengaku belum memutuskan untuk memboikot produk-produk asal Uni Eropa (UE) ke Indonesia. Hal ini merespons atas kampanye hitam yang dilakukan Uni Eropa terhadap kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation UE.

"Belum. Belum ada rencana (memboikot)," kata dia saat ditemui di Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Dia mengatakan, sejauh ini pihaknya masih ingin melihat dan berkomunikasi terlebih dahulu kepada Kementerian dan mbaga terkait lainnya. Apabila memungkinkan untuk dilakukan boikot terhadap produk-produk asal Uni Eropa, maka akan dilakukan pemerintah.

Akan tetapi di satu sisi, selama ini beberapa produk pertanian Uni Eropa ke Indonesia tidak berdampak dan mengancam industri dalam negeri. Hal ini yang kemudian menjadi sulit bagi pemerintah untuk melayangkan gugatan atau melakukan investigasi terhadap produk-produk tersebut.

"Kira-kira ada tidak domesik industri yang tercederai, dan tersaingi oleh produk Uni Eropa?" sebutnya.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Selalu Dituduh

20160304-Kelapa Sawit-istock
Ilustrasi Kelapa Sawit (iStockphoto)

Selama ini pemerintah selalu dituduh Uni Eropa terkait adanya subisidi terhadap produk minyak kelapa sawit dan turunannya. Padahal, beberapa produk Uni Eropa sendiri banyak unsur subsidi yang diberikan pemerintahnya.

Namun lagi-lagi, kata dia, untuk membuktikan itu pemerintah butuh data yang tepat. "Problem kita harus bicara dengan data, kalau ada tuduhan ada data industri dalam negeri kita misalkan ada yang tedampak di industri nasional baru bisa," jelas dia.

"Selama ini tidak imbang, Uni Eropa tuduh kita secara keseluruhan 39 tuduhan. Kita hanya pernah nuduh sekali dan itu gagal ditengah jalan dan itu terigu," sambung dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya