Omnibus Law Perpajakan Ditargetkan Berlaku di 2021

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, Omnibus Law Perpajakan baru bisa rampung dan efektif berlaku pada 2021. Omnibus tersebut kini sudah berada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk kemudian dimatangkan bersama pemerintah.

Suryo mengatakan, bersamaan dengan pembahasan Omnibus di parlemen pemerintah pun menyiapkan infratruktur pendukung. Menurutnya, aturan yang baik harus diikuti dengan infrastruktur yang memadai.

"Harapannya (terealisasi) secepatnya harapan 2021, kita siapkan infrastruktur jangan sampai ketinggalan juga, jangan sampai undang-undang jalan infrastruktur belum siap. Sekarang sudah sampaj di DPR tinggal nunggu pembahasan dengan DPR," ujarnya di Hotel Kempinsky, Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Dalam Omnibus Law Perpajakan tersebut pemerintah berupaya memperkuat basis perpajakan dan mendorong perekonomian dengan kerangka regulasi yang baru. Tidak hanya itu, nantinya akan ada penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan berpotensi langsung diturunkan dari 25 persen menjadi 20 persen pada 2021.

"Beberapa pasal di Undang-undang omnibus law ini diperbaiki, bagaimana create satu infrastruktur undang-undang untuk mendorong perekonomian, contohnya penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan," jelasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani mengajak semua pihak mendukung pemerintah merampungkan pembahasan undang-undang tersebut. Sebab, hingga saat ini banyak yang pesimis Omnibus Law tersebut bisa berhasil.

"Dalam kesempatan ini kami ingin mengajak bersama-sama kita memberikan dukungan positif terhadap Omnibus Law. Banyak pihak yang skeptis yang memandang ini tidak bisa terjadi. Ini kita harapkan bisa segera, ini pekerjaan besar, kita bisa dukung untuk berhasil," paparnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com