Pemerintah Bakal Beri Diskon Tarif Listrik untuk Sektor Industri

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pemerintah akan memberikan potongan harga listrik untuk sektor industri. Hal tersebut merupakan salah satu hasil dari rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini.

"Hal itu menindak lanjuti appeal atau permohonan dari Kemenperin kepada Kementerian ESDM dan BUMN agar harga listrik untuk industri itu bisa diberikan semacam diskon" ujarnya.

Agus menambahkan agar diskon diberikan pada jam-jam tertentu untuk industri yang berproduksi 24 jam, itu diberikan diskon hanya pada jam-jam tertentu pukul 22.00-05.00 atau 06.00.

"Jadi poin nomor dua sudah disetujui dalam ratas" jelasnya di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Sebelumya, Menteri Perindustrian menyampaikan kapasitas dari industri baja dalam negeri sudah bisa men-supply 70 persen dari kebutuhan dalam negeri itu sendiri, sisanya 30 persen sama sekali beum bisa diproduksi di dalam negeri.

Menperin juga menjelaskan bahwa industri baja dalam negeri belum mampu bersaing  dalam harga. Untuk itu, biaya produksi harus dibantu agar rendah melalui tarif listirk dan ketersediaan bahan baku skrap baja. Dengan demikian produksi dalam negeri diharapkan bisa lebih kompetitif.

"Bahan baku bagi industri sebetulnya sudah bisa diproduksi di Indonesia. Hanya saja yang diproduksi di Indonesia sayangnya belum bisa kompetitif, belum bisa bersaing secara harga dengan produk-produk impor" paparnya.

Selain sektor listrik, kebijakan lain yang ditindaklanjuti terkait industri baja dalam negeri adalah kebijakan relaksasi dari atau mengenai impor bahan baku skrap logam.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berjanji untuk menurunkan tarif listrik untuk golongan industri besar. Penurunan tarif listrik ini untuk meningkatkan gairah investasi di dalam negeri.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, Kementerian ESDM ‎siap berdiskusi dan bernegosiasi dengan PLN dalam rangka penurunan tarif listrik untuk industri ini.

‎"kami siap diskusi karena bisa diturunkan oleh PLN," kata Rida, dalam rapat koordinasi kesiapan PLN melistriki industri smelter, di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Menurut Rida, saat ini tarif listrik Indonesia masih bersaing jika dibandingkan negara Asia Tenggara lain. Namun memang, tarif listrik golongan industri besar belum termurah.

‎"Melihat angka tarif listrik yang ada sekarang ini, masih ada peluang untuk di negosiasi," ‎ujarnya.

Rida mengungkapkan, ‎fokus pemerintah saat ini adalah memperbaiki defisit neraca perdagangan, khususnya di sektor pertambangan dengan menggalakan kegiatan hilirisasi mineral. ‎

Dengan kepastian pasokan listrik dan tarif terjangkau diharapkan dapat meningkatkan gairah investasi pembangunan pabrik pengoahan dan pemurnian (smelter).

"Pemerintah berkomitmen untuk menjaga 5K, yakni Kecukupan, Keandalan, Keberlanjutan, Keterjangkauan, dan Keadilan," tandasnya. 

Pemerintah perlu membuat kebijakan harga bahan bakar khusus untuk energi primer pembangkit listrik. Hal ini untuk membuat tarif listrik lebih murah. Diharapkan adanya kebijakan ini dapat menjadi perangsang investor menanamkan modal di sektor ini.

‎Ekonom Idef Enny Sri Hartati mengatakan salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk menarik investasi ke Indonesia adalah membuat tarif listrik terjangkau, khususnya pada golongan pelanggan industri.

"Kalau listrik, sektor yang punya dampak signifikan terhadap investasi," kata Enny, dalam acara Outlook 2020 Econolictricity Optimalization, di Kawasan Pondok Indah, Jakarta, Rabu (18/12/2019). 

"Mestinya bahan baku yang digunakan PLN tidak menggunakan lagi nilai komersial. Apakah itu gas batubara termauk alternatif-alternatif yang efisien," tambah Enny.

Menurut Enny, investasi baru sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dia pun memperkirakan jika tidak ada investasi pada 2020 maka pertumbuhan ekonomi akan berada di bawah 5 persen.

"Kalau tidak ada akselarsi perceptan investasi yang masuk dampak 2020 kita pesimis mencapai pertumbuhan diatas 5 persen lagi. Besar kemungkinan hanya di 4,8-4,9 persen. Tidak ada investasi artinya tidak ada lapangan kerja, tidak ada kemampuan daya beli," tandasnya.