Kemenkeu Cairkan Rp 3,3 Triliun untuk BNPB

Liputan6.com, Jakarta - Sebagai upaya penanganan covid-19 dalam waktu dekat, Kementerian Keuangan cairkan anggaran sebesar Rp 3,3 triliun untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Untuk bidang kesehatan, sekitar Rp3,3 triliun yang kemudian itu dipakai dominan di bidang kesehatan,” ujar Dirjen Anggaran Kemenkeu, Askolani dalam video koverensi, Rabu (8/4/2020).

Saat ini, lanjutnya, anggaran tersebut tengah dipergunakan oleh BNPB. Askolani juga menambahkan, Kemenkeu siap mengakomodasi jika ada usulan tambahan anggaran lain dari BNPB dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Untuk penanganan bidang kesehatan di mana arahnya adalah persiapan sarana prasarana rumah sakit, alat kesehatan yang sekarang sudah makin banyak disupport pemerintah,” kata Askolasni.

Kemenkeu, kata Askolani, juga akan melakukan komunikasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menetapkan standar biaya penanganan pasien covid-19.

“Menkes sarankan standarnya secara paket lengkap komprehensif, mulai dari biaya perawatan dokter sampai kalau ada alami musibah kematian, itu semua dibuat standar biaya oleh Kemenkes dan disetujui Kemenkes,” jelas dia.

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan virus corona (Covid-19).

Dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR Tahun 2020 yang sebesar Rp 120 triliun, instansi akan melakukan realokasi anggaran Rp 24,53 triliun.

"Kami ditugasi oleh Menteri Keuangan untuk merelokasi Rp 24,53 triliun dari anggaran 2020 Kementerian PUPR yang sebesar Rp 120 triliun," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sesi teleconference, Selasa (7/4/2020).

Menteri Basuki menjelaskan, penghematan anggaran sebesar Rp 24,53 triliun tersebut bersumber dari lima hal. Pertama, optimalisasi kegiatan non-fisik yang masih bisa ditunda atau dihemat.

"Kemudian, penghematan alokasi perjalanan dinas dan paket meeting itu dipotong sebesar 50 persen dari sisa anggaran yang belum terserap pada Tahun Anggaran 2020," terangnya.

Selanjutnya, yakni pembatalan paket-paket kontraktual yang belum Ielang semisal bendungan, rekomposisi alokasi anggaran 2020 pada paket kegiatan tahun jamak (Multi Years Contract/MYC), dan merubah paket-paket Single Year Contract di Tahun Anggaran 2020 menjadi paket tahun jamak (MYC), termasuk paket-paket kontraktual kurang dari Rp 100 miliar.

Selain itu, Menteri Basuki meneruskan, Kementerian PUPR juga akan menerapkan refocusing kegiatan sebesar Rp 1,66 triliun. Dana tersebut dipakai untuk berbagai kegiatan pencegahan wabah Covid-19, seperti pembangunan Rumah Sakit (RS) Corona di Pulau Galang dan Wisma Atlet Kemayoran.

"Untuk refocusing kegiatan, pertama untuk menangani fasilitas infrastruktur Covid-19, yaitu membangun fasilitas penampungan observasi di Pulau Galang serta kelengkapannya sebesar Rp 400 miliar. Lalu merenovasi RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran sebesar Rp 160 miliar," paparnya.

Lalu, Menteri Basuki menambahkan, dana tersebut dimanfaatkan untuk penambahan 4.000 lokasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) serta penghapusan Pajak Penghasilan (PPh) 4 persen sebesar Rp 978 miliar.

"Kami juga membeli resin dari para petani yamg diwadahi untuk bahan campuran dengan cat pembangunan marka jalan sebesar Rp 25 miliar untuk produksi 800 ton," ucap Menteri Basuki.

"Kemudian pembelian karet petani sebagai bahan campuran aspal karet sebesar Rp 100 miliar. dengan totalnya sekitar rp 1,62 triliun itu kami refocusing dari PUPR," tandasnya.