Kementerian Bisa Usulkan Masyarakat Terima Program Kartu Prakerja

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Komunikasi, Kemitraan dan Pengembangan Ekosistem Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Panji W Ruky menyebut bahwa seluruh Kementerian dan Lembaga atau K/L bisa melakukan pendataan dan mengusulkan masyarakat yang terdampak corona ikut program kartu prakerja. Sementara untuk pendaftarannya tetap harus melalui situs resmi prakerja.

"Yang dilakukan K/L adalah pendataan. Sedangkan pendaftaran hanya di situs resmi prakerja. Jadi, setelah menerima usulan dari K/L, kami nanti lakukan verifikasi," kata dia di Jakarta, Senin (13/4).

Dia menjelaskan setelah K/L mengusulkan beberapa masyarakat yang dianggap berhak untuk mengikuti program kartu prakerja, proses selanjutnya adalah verifikasi yang dilakukan oleh Project Management Office (PMO).

Setelah proses verifikasi dilakukan PMO kemudian diikuti oleh Kementerian Dalam Negeri untuk verifikasi NIK. Kementerian Sosial juga akan melakukan pendataan untuk penerima bansos, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memverifikasi status sekolah dan kuliah.

"Setelah verifikasi, peserta bisa gabung ke gelombang pendaftaran yang per minggunya 164 ribu sekian peserta yang bisa dapatkan kartu prakerja," kata dia.

Jika pendaftar atau usulan lebih banyak, bisa melakukan pendaftaran di gelombang selanjutnya. "Dan jika mereka daftar dan ikut seleksi dan sukses verifikasi dan ikuti tes kemampuan dasar, maka mereka dapat bergabung di gelombang pendaftaran dan bisa dapat kartu prakerja," kata dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

Sebanyak 1,4 juta orang telah melakukan registrasi untuk mengikuti Program Kartu Prakerja yang baru dirilis oleh pemerintah pada Sabtu (11/4/2020) lalu.

"Kami melihat antusiasme ini sebagai refleksi dari ekspektasi publik yang sangat tinggi terhadap program Kartu Prakerja," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dikutip dari Antara, Senin (13/4/2020)

Sejak dirilis pada 20 Maret 2020 lalu, situs resmi www.prakerja.go.id telah dikunjungi 2,4 juta unique visitors hingga hari ini. Khusus kemarin, pada saat pembukaan pendaftaran tahap pertama, ada lebih dari 1,1 juta visitors baru.

Selaku Ketua Komite Cipta Kerja, Airlangga menerangkan, sebagai tindak lanjut dan respon dari observasi tersebut adalah pemerintah akan memastikan kapasitas dari sistem Kartu Prakerja (server, front-end dan back-end system) mampu melayani dengan baik. Di samping itu, keamanan data dan server dari serangan juga tentu menjadi fokus perhatian.

Hingga Minggu pukul 16.00 WIB, atau 21 jam setelah pendaftaran Kartu Prakerja dibuka, data mencatat jumlah yang melakukan registrasi sebanyak 1.432.133, yang sudah melakukan verifikasi surel sebanyak 1.063.028 (73,85 persen), yang sudah melalui verifikasi NIK sebanyak 624.090 (43,65 persen), dan yang sudah mengambil program pelatihan atau join batch sebanyak 77.834 (5,43 persen).

"Dari total yang telah registrasi sebanyak 1,4 juta itu, pernah dalam satu menit, pendaftar Kartu Prakerja mencapai 80 ribu orang pada saat yang bersamaan, sehingga kapasitas server akhirnya ditingkatkan," ujar Airlangga.

Beberapa hal teknis menjadi catatan dan terus mengalami perbaikan, seperti verifikasi surel, unggah foto, kapasitas server dari kementerian terkait untuk melayani request API dari server Prakerja, hingga penyediaan fasilitas call center.

"Karena antusiasme pendaftar program Kartu Prakerja yang sangat tinggi, dan ini program baru yang melibatkan digital platform secara end to end, maka dengan segala kerendahan hati, kami berharap masyarakat bisa memaklumi atas segala kekurangan yang ada pada saat awal pembukaan pendaftaran ini," katanya.

Airlangga kembali menjelaskan, sasaran program Kartu Prakerja adalah pekerja, pencari kerja, dan pelaku usaha kecil dan mikro yang terdampak oleh pandemi COVID-19.

Pemerintah juga melakukan pendataan melalui dinas-dinas ketenagakerjaan, pariwisata, koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan, selain juga pada sektor-sektor yang terdampak oleh pengurangan mobilitas masyarakat seperti transportasi dan ritel.