Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menggelontorkan 8 program stimulus untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang kegiatannya terdampak wabah virus corona (Covid-19). Bentuk stimulus itu bermacam-macam, mulai dari bantuan langsung tunai (BLT), program Kartu Prakerja, hingga relaksasi pajak yang diberikan dalam kurun waktu 3-6 bulan.
Jika pandemi virus corona terus berlangsung hingga lebih dari 6 bulan, apakah kebijakan-kebijakan tersebut masih akan tetap berlaku?
Baca Juga
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pemerintah saat ini masih akan fokus untuk berbagai relaksasi pembiayaan, seperti dalam menyelesaikan cashflow UMKM untuk 6 bulan dam program BLT 3 bulan.
Advertisement
"Kita belum tahu wabah corona sampai kapan. Saat ini kan pemerintah sudah terbitkan Perppu (Nomor 1 Tahun 2020). Undang-Undang APBN sebelumnya kan membatasi defisit anggaran itu 3 persen. Sekarang di atas 3 persen, karena itu maka harus diterbitkan Perppu," ucapnya kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis (16/4/2020).
Di sisi lain kan, ia juga menyoroti pemotongan pajak untuk UMKM di level kecil dan mikro. Menurutnya, kebijakan tersebut jelas akan membuat defisit anggaran semakin menganga.
"Artinya dari sisi pendapatan kan pemerintah sekarang berkurang. Tapi dari sisi belanja terutama untuk dua hal tadi, untuk penanganan kesehatan dan stimulus ekonomi, ini kan besar. Ini pasti defisit akan makin curam," ujarnya.
Â
Â
**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.
Terbitkan SUN
Mengutip omongan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Teten melanjutkan, mencari pinjaman termasuk menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) di masa pandemi seperti ini bukan hal mudah. Sebab, seluruh dunia juga tengah berjuang menghadapi virus corona.
"Karena itu kita harus betul-betul manfaatkan periode 3-6 bulan ini, kita bisa menangani Covid-19 ini sehingga dengan program stimulus yang sekarang dan bansos, kita bisa optimum. Sebab jika ini terus memanjang, kita tidak tahu sejauh mana kemampuan pembiayaan fiskal kita," jelasnya.
Advertisement