Anggaran Disunat Menkeu, BKPM Siap Tutup 9 Kantor Perwakilan Luar Negeri

Kepala BKPM akan menutup 9 kantor perwakilan di luar negeri jika anggarannya dipangkas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani

oleh Liputan6.com diperbarui 23 Apr 2020, 13:48 WIB
Diterbitkan 23 Apr 2020, 13:45 WIB
Bahlil Lahadalia
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, akan menarik perwakilan Indonesia di sembilan negara. Hal tersebut imbas dari pemotongan anggaran sebesar Rp 191,2 miliar yang dilakukan Kementerian Keuangan.

"Anggaran BKPM semula Rp 585,4 miliar, menjadi Rp 394 miliar, Setelah dipotong Rp 191,2 miliar," ujar Bahlil saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Kamis (23/4).

"Kalau surat ini (pemotongan anggaran) yang akan dipakai Menkeu (Sri Mulyani), saya pastikan bahwa kantor perwakilan BKPM di 9 negara tidak menutup kemungkinan akan kita pulangkan," sambungnya.

Bahlil melanjutkan, pemulangan perwakilan terpaksa dilakukan karena anggaran BKPM hanya mampu membiayai operasional dalam negeri.

"Anggaran Rp394 triliun itu untuk membiayai operasional kantor, gaji dan kantor di luar negeri saja tidak cukup. Tapi sebagai pembantu presiden tetap taat apapun yang diputuskan oleh presiden," jelasnya.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Kirim Surat ke Menkeu

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meluncurkan Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi, Senin (23/3/2020). (Athika/Liputan6.com)
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meluncurkan Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi, Senin (23/3/2020). (Athika/Liputan6.com)

Terkait pemotongan anggaran yang cukup tinggi, BKPM telah mengirim surat kepada Sri Mulyani agar anggaran yang dipotong hanya Rp61 triliun. Surat tersebut dikirimkan pada 17 April 2020 lalu.

"Jadi kami sudah menyurati Menkeu agar kami mohon jangan dipotong Rp191 miliar tapi Rp61 miliar karena dampaknya nanti pada operasional dan kinerja," tandasnya.

 

Anggun P. Situmorang

Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya