Rest Area di 3 Pos Perbatasan Disiapkan Jadi Lokasi Jualan UMKM

Pembangunan fasilitas penunjang dilakukan di PLBN Aruk, PLBN Motaain, dan PLBN Skouw

oleh Liputan6.com diperbarui 14 Mei 2020, 12:26 WIB
Diterbitkan 14 Mei 2020, 12:00 WIB
Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Skouw yang berada di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. (Foto: Kementerian PUPR)
Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Skouw yang berada di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. (Foto: Kementerian PUPR)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyediakan ruang usaha untuk mendukung keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan menjaga perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan saat masa pandemi virus corona (Covid-19).

Hal ini dilaksanakan sesuai Instruksi Presiden sejak 2015 silam, dimana Kementerian PUPR mulai mengembangkan zona inti Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang diikuti dengan pembangunan sarana dan prasarana zona penunjang untuk mendukung kegiatan sosial-ekonomi masyarakat, seperti pasar, rest area, warung makan, dan toserba.

Pengembangan itu dilakukan di tiga dari tujuh pos perbatasan, yakni PLBN Aruk Kalimantan Barat, PLBN Motaain di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan PLBN Skouw di Papua.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengutarakan, pengembangan zona penunjang pada 2017-2019 merupakan kelanjutan dari pengembangan zona inti PLBN yang telah selesai dibangun selama periode 2015-2016.

Terselesaikannya pembangunan Zona Penunjang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar serta mendekatkan dunia usaha (UMKM) dengan konsumen untuk mempromosikan brand dan produk lokal, termasuk kuliner.

"Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5/2020).

Di PLBN Aruk, dukungan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan dilakukan melalui pembangunan pasar yang terdiri dari 24 kios, rest area, dan fasilitas food court. Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) XI Ditjen Bina Marga juga telah meningkatkan kualitas Jalan Simpang Tanjung-Aruk sebagai akses PLBN Aruk sepanjang 29 km untuk mendukung distribusi bahan pokok dan logistik.

Selain itu, pada tahap II juga diselesaikan infrastruktur penunjang diantaranya gedung karantina, mess pegawai, sarana ibadah, toserba, dan sarana parkir dengan biaya Rp 210 miliar.

Saat ini pengembangan PLBN Aruk tengah memasuki tahap III yang meliputi pembangunan Patung Sukarno, rumah karyawan, Gedung Incinerator, penataan landscape zona sub inti, bangunan X-ray, dan sarana pendukung lainnya dengan anggaran Rp 117 miliar. Total luas bangunan zona penunjang seluas 4.441 m2 berdiri di atas lahan seluas 3 hektar.


PLBN Motaain di NTT

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu. Dok PUPR
Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu. Dok PUPR

Selanjutnya PLBN Motaain di NTT. Pasca menyelesaikan pembangunan tahap I atau zona inti pada 2016, Kementerian PUPR melakukan pengembangan pada zona penunjang yang meliputi pasar perbatasan dengan jumlah 150 kios, Wisma Indonesia, mess pegawai, rest area, area parkir, Pos Pamtas TNI, Pos Polri, gereja, dan lapangan olahraga.

Anggaran pembangunannya sebesar Rp 229 miliar dengan masa pelaksanaan 2016-2019. Saat ini juga tengah dilaksanakan pekerjaan fisik tahap III dengan anggaran Rp 100 miliar meliputi Patung Soekarno, mess pegawai BNPP, toilet umum, dan sarana lainnya. Lahan yang digunakan untuk zona penunjang seluas 8,8 hektar dengan luas bangunan 5.194 m2.

Untuk mempermudah distribusi produk UMKM serta mendukung jalur logistik dan bahan pokok, juga dilakukan peningkatan kualitas jalur perbatasan Nusa Tenggara Timur-Timor Leste sepanjang 180 km atau dikenal dengan Ruas Sabuk Merah (Motaain-Motamasin). Jalur perbatasan Kabupaten Belu-Kabupaten Malaka tersebut juga kerap dimanfaatkan masyarakat untuk mengangkut komoditas perkebunan lokal seperti kayu putih, pohon kelor, dan jambu mente.

Percepatan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan juga dilakukan melalui pengembangan zona penunjang PLBN Skouw sejak 2017 dan seluruh progres fisiknya telah selesai 100 perssm. Pembangunannya berada di atas lahan seluas 12,20 hektar dengan total luas bangunan 9.921 m2, yang meliputi rumah dinas pegawai, Wisma Indonesia, gedung serbaguna, masjid, gereja, fasilitas umum (rest area, ATM Center), fasilitas sosial (ruang terbuka hijau), dan pos TNI/POLRI.

Pada Zona Penunjang PLBN Skouw juga dibangun area pasar sebanyak 304 kios di atas lahan seluas 3.600 m2. Desain pasar terdiri dari kios basah, kios kering serta kios terbuka yang tidak memakai atap penutup berjumlah 50 kios. Total biaya pembangunan sarana dan prasarana pendukung PLBN Skouw sebesar Rp 246,5 miliar untuk tahap II dan Rp 129 miliar tahap III.

Sebagai upaya memenuhi kebutuhan pokok dan distribusi logistik di kawasan perbatasan Papua juga telah diselesaikan Jembatan Youtefa sehingga mempercepat waktu tempuh dari Kota Jayapura ke perbatasan Skouw. Kini, Jayapura-Skouw yang berjarak 46 km dapat ditempuh hanya dengan waktu sekitar 60 menit saja. Sementara jarak PLBN Skouw dari Bandara Sentani Jayapura sekitar 82 km.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya