Sidak Dugaan BLT Dana Desa Bermasalah di Purwakarta, Wamendes Ingatkan Soal Hukum

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke desa di Purwakarta, Jumat 22 Mei 2020. Dalam sidak mendapati sejumlah temuan terkait penyaluran BLT Dana Desa.

Wamendes menuju Kantor Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Purwakarta. Saat tiba pukul 09.32 WIB, kantor desa masih tutup. Sekitar 10 menit kemudian satu pengurus desa baru datang. Kepala desa dikatakan sedang ke luar daerah.

"Saya dapat informasi bahwa BLT Dana Desa yang seharusnya Rp 600.000 setiap keluarga per bulan, hanya digelontorkan Rp 50.000 sampai Rp 100.000 per keluarga," kata Budi langsung bertanya.

Dia menjelaskan keterangan kepala desa dan data penyaluran BLT Dana Desa sangat diperlukan untuk mengkonformasi informasi tersebut.

Di dalam kantor desa yang kosong, Wamendes Budi Arie tidak menemukan data penyaluran Dana Desa yang dipampang.

Sekdes Desa Sukatani menjelaskan bahwa BLT Dana Desa sebesar Rp 600.000 per bulan. Data BLT Dana Desa ada di rumah Kepala Desa.

"Loh, data kok di rumah Pak Kades? Data Dana Desa harus dipasang di kantor desa supaya masyarakat tahu. Ini untuk transparansi, "kata Wamendes tegas kepada Sekretaris desa.

Dia kemudian melanjutkan sidak ke Desa Legok Sari, Kecamatan Darangdan. Sampai di kantor desa, pintu terkunci.

Di halaman kantor terparkir mobil ambulans. Sekitar 10 menit menunggu Wamendes tidak bisa menemui pengurus desa.

"Penyelewengan Dana Desa bisa menjadi masalah hukum. Kepolisian dan aparat hukum akan menanganinya jika ada bukti-bukti. Keterlaluan sekali, nasib rakyat dipermainkan, " pungkas Budi.