Prabowo Beri Kesempatan Koruptor Tobat Asal Kembalikan Uang Curian, Peluang dan Payung Hukumnya?

Penduduk Miskin Naik di Maret 2020, Pemerintah Gencarkan Program Bansos

BPS mencatat jumlah penduduk miskin sampai Maret 2020 sebesar 26,42 juta.

oleh Liputan6.com diperbarui 16 Jul 2020, 11:35 WIB

Diterbitkan 16 Jul 2020, 11:00 WIB

Gubernur Anies Klaim Kemiskinan DKI Jakarta Terkecil di Indonesia

Kondisi permukiman warga di bantaran Sungai Ciliwung kawasan Manggarai, Jakarta, Rabu (19/2/2020). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Jakarta berhasil mencapai persentase penduduk miskin terkecil dalam lima tahun terakhir, 3,42 persen pada tahun 2019. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin sampai Maret 2020 sebesar 26,42 juta. Angka tersebut naik 1,63 juta dibandingkan pada September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang dari Maret tahun 2019.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kenaikan angka kemiskinan pada Maret 2020 sesuai dengan prediksi. Itu terjadi karena kontraksi perekonomian memberikan tekanan cukup dalam terutama masyarakat kelas bawah maupun usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Kalau kamarin kan prediksi ekonomi kontraksi dan kenaikan (kemiskinan) karena adanya PSBB, ini memang yang terkena UMKM dan kelompok (masyarakat) paling bawah," kata Sri Mulyani di gedung DPR, Jakarta, seperti ditulis Kamis (16/7).

Bendahara Negara ini melanjutkan, untuk menekan angka kemiskinan sejumlah program bantuan sosial (bansos) yang sudah ada akan didorong realisasinya sehingga bisa membantu meringankan masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi covid-19.

"Kita fokuskan bansos-bansos kita yang sekarang sudah ditambah dan diperpanjang. Jadi sekarang untuk PKH tambahakan beras, tambah (insenti) UMKM, bansos produktif. Yang belum bankable diidentifikasi supaya memiliki daya tahan bagi yang levelnya betul-betul di bawah," jelas dia.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penyaluran anggaran perlindungan sosial baru menyentuh angka 35,6 persen atau setara dengan Rp72,5 triliun. Adapun realisasi tersebut didapatkan hingga per 31 Juni 2020.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Penduduk Miskin Indonesia Naik Jadi 26,42 Juta Orang di Maret 2020

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2020 mencapai 9,78 persen. Jumlah ini meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019.

“Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019,” seperti dikutip dalam paparan Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto dalam video conference di Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56 persen, naik menjadi 7,38 persen pada Maret 2020. Atau naik sebanyak 1,3 juta orang (dari 9,86 juta orang pada September 2019 menjadi 11,16 juta orang pada Maret 2020).

Sementara persentase penduduk miskin di daerah naik menjadi 12,82 persen pada Maret 2020 dibandingkan September 2019 sebesar 12,60 persen. Atau naik sebanyak 333,9 ribu orang (dari 14,93 juta orang pada September 2019 menjadi 15,26 juta orang pada Maret 2020).

“Garis Kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp 454.652 per kapita per bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 335.793 (73,86 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 118.859 (26,14 persen),” jelas Kecuk.

Pada Maret 2020, lanjut dia, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,66 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.118.678 per rumah tangga miskin per bulan.

Angka Kemiskinan Indonesia Bakal Bertambah usai Pandemi Corona

20160608-Wajah Kepadatan Penduduk Ibu Kota yang Carut Marut-Jakarta

Pemandangan perkantoran dan permukiman padat penduduk dari kawasan Jembatan Besi, Jakarta, 5 Juni 2016. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi memicu berbagai permasalahan, dari tata ruang, kemiskinan hingga kriminalitas. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Imbas Pandemi Covid-19, sebanyak 40 persen pelaku usaha mandiri mengalami kemacetan usaha, atau berhenti total. Sementara 52 persen mengalami penurunan pendapatan.

Hal ini dibeberkan oleh Peneliti aktif Lembaga Demografi FEB UI, Zainul Hidayat berdasarkan survey yang dilakukannya secara daring bersama dengan LIPI dan Kemnaker.

Selain itu, sebanyak 35 persen pelaku usaha mandiri mengaku tanpa pendapatan selama pandemi.

"Jadi kalau yang 52 persen tadi mengalami penurunan pendapatan, yang 35 persennya itu tanpa pendapatan. Kemudian 28 persen lainnya mengalami penurunan pendapatan hingga lebih ari 50 persen," jelas Zainul.

Berdasarkan data Sakernas 2019, pelaku usaha mandiri atau yang berusaha sendiri berjumlah 26 juta pekerja. Sehingga, jika diproyeksikan ke dalam temuan-temuan tadi, akan muncul 10 juta pekerja yang berhenti bekerja.

Sementara untuk pekerja bebas, sebanyak 55 persen mengaku sudah tidak memiliki pekerjaan dan 38 persen order pekerjaan berkurang.

58 persen tanpa pendapatan dan 28 persen pendapatan berja kurang hingga lebih ari 30 persen.

Jika diproyeksikan dengan data Sakernas 2019, jumlah pekerja bebas/pekerja keluarga jumlahnya 26,5 juta pekerja. Artinya, akan ada sekitar 15 juta pekerja bebas/keluarga akan menganggur dari kelompok pelaku usaha mandiri ini.

Lanjutkan Membaca ↓